JAKARA (ANTARA) – Teknologi blockchain Indonesia akan banyak digunakan untuk meningkatkan sistem layanan publik untuk membuatnya lebih efisien, transparan dan resisten, kata Gibran Rakabuming, Wakil Presiden (VP) mengatakan.
Wakil presiden mengatakan dalam pernyataan virtual di Jakarta pada hari Kamis bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada peraturan pemerintah No. 28 tahun 2025. Terkait dengan kepercayaan dalam menerapkan izin risiko.
“Melalui halaman 28 tahun 2025, pemerintah mulai mempersiapkan peta politik atau peta jalan, yang merupakan bagian dari visi besar untuk digital hilir,” katanya.
V
“Bayangkan jika kartu rumah tangga, surat dari akta kelahiran, adalah kepemilikan kendaraan sampai hanya ada satu versi asli yang valid dari sertifikat tanah yang disimpan dalam sistem, itu tidak dapat diubah dan dapat didekati dengan aman kapan saja,” katanya.
Wakil Presiden Gibran menyebut Blockchain sistem yang menjamin keamanan dan keaslian informasi, yang merangsang dunia untuk beralih ke dunia teknologi keamanan enkripsi.
Wakil presiden mengatakan bahwa angka hilir bukan hanya masalah penyebaran infrastruktur digital, tetapi juga meningkatkan aspek hukum dari ekonomi dan perlindungan data.
Gibran berkata, hlm. 28/2025, salah satunya berisi simkm sederhana, startup dan komunitas digital untuk mengembangkan solusi berbasis blockchain termasuk Web3, Dead, NFT, NFT, Smart Contract, Tokenisasi.
Dia juga mengatakan bahwa wakil presiden, pemain bisnis sekarang memiliki keamanan hukum yang inovatif, dan bahkan bekerja dengan pemerintah tanpa peraturan yang membingungkan.
Teknologi Blockchain diharapkan akan digunakan oleh wakil presiden pemain ekonomi di masyarakat pedesaan seperti UMKM dan petani untuk mencatat transaksi transparan dan real-time, dan bahkan memastikan bahwa bantuan sosial ke target itu benar.
Leave a Reply