Jakara (Antara)-Menteri Urusan Luar Negeri Sugiono telah menyatakan bahwa Indonesia mempertimbangkan perlunya keseimbangan antara pelaksanaan hak pembangunan dan tanggung jawab perlindungan lingkungan.
“Konstruksi infrastruktur juga harus mempertimbangkan lingkungan dan mengatasi masalah lingkungan,” kata Sugiono di Jakarta pada hari Kamis.
Sugiono mentransfer ini ke konferensi infrastruktur internasional (Infrastruktur Internasional), yang dikendalikan secara online di Jakarta.
Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, infrastruktur yang stabil tidak hanya dibatasi oleh tujuan retoris, tetapi juga merupakan jembatan antar negara, dasar stabilitas kolektif dan manifestasi nyata dari tanggung jawab bersama.
Implementasi tanggung jawab bersama juga dapat dilihat dari dua program yang diumumkan oleh Pemerintah Presiden Prabovo, Sugiono melanjutkan.
Program pertama, menurut Sugiono, adalah dermaga raksasa, yang mencakup bentuk tanggung jawab untuk pantai yang banjir dan program pengelolaan limbah yang menanggapi lebih banyak masalah lingkungan di sepanjang pantai utara sebuah fenomena untuk masalah pesisir yang banjir dan program pengelolaan limbah.
Namun, karena pihak terkait dapat membiayai pengembangan infrastruktur yang konstan, itu masih merupakan masalah besar, kata Sugiono.
Indonesia membutuhkan sekitar $ 280 miliar (sekitar 4545 triliun rp) pada tahun 2030 untuk tindakan iklim, sementara hanya 30 persen yang dapat dicapai dengan mengorbankan pendanaan negara, kata Menteri Luar Negeri Indonesia.
Salah satu keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia melanjutkan Sugiono, adalah pembentukan dan antara Badan Manajemen Investasi, untuk mengkonsolidasikan semua aset negara.
Selain itu, Sugiono mengatakan bahwa pemerintah Indonesia juga menyederhanakan ketentuan tersebut, dan meningkatkan fasilitas untuk melakukan bisnis, dan tetap berdedikasi untuk memperkuat kepastian hukum dan transparansi untuk memfasilitasi proses investasi di Indonesia.
Daya Anagata Nusantara (dan Antar) adalah agen manajemen investasi strategis yang diciptakan oleh Pemerintah Indonesia untuk manajemen dan optimalisasi investasi negara, terutama yang berasal dari perusahaan milik negara (BUMM).
Tujuan dan antara pertumbuhan ekonomi nasional melalui manajemen adalah aset publik yang lebih efisien dan terintegrasi.
Leave a Reply