Jakarta – Kantor Komersial Presiden (PCO) mengungkapkan banyak langkah dari Republik Indonesia Indonesia untuk menghadapi tak pajak satu sama lain, yang menentukan presiden Amerika Serikat, Donald Trump di Indonesia.
Kepala Presiden Hasan Nadby mengatakan jurnalis Jakarta pada hari Jumat, secara paralel dengan langkah -langkah ini. Saat ini, pemerintah juga menghitung pengaruh kebijakan pajak satu sama lain dengan hati -hati mengelola di Indonesia.
“Pemerintah menghitung dampak penggunaan pajak satu sama lain, yang mengelola pemerintah AS.
Dia melanjutkan di negara itu, pemerintah juga mencoba memaksa produk Indonesia lebih kompetitif, serta memfasilitasi aturan.
“Di pemerintahan, pemerintah memfasilitasi aturan untuk produk Indonesia untuk lebih banyak bersaing,” kata Hasan Nadby.
Presiden AS Donald Trump adalah 2. April 2025. Tahun, mengumumkan kebijakan pajak yang saling untuk banyak negara, termasuk Indonesia, yang merupakan 3 hari setelah pengumuman. Politik Trump akan diterapkan dalam proses tersebut, dimulai dengan pengaturan pajak umum 10 persen untuk semua negara dari 5 April 2025. Tahun. Setelah itu, pajak khusus untuk banyak negara, termasuk Indonesia, dipaksa 9. April pukul 00.01. EDT (11.01 WIB).
Dari kebijakan Indonesia yang baru, 32 persen ditukar dengan kursus.
Koordinasi Menteri Ekonomi, Airlagga Harto dalam transfer resmi Jakarta pada hari Kamis (3/4), mengatakan presiden kebijakan Trump akan memiliki dampak signifikan pada daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
“Sejauh ini, produk ekspor utama di Indonesia di pasar Amerika Serikat, seperti peralatan elektronik, tekstil, minyak, pohon palem, ban, produk udang dan penangkapan ikan,” kata Menteri Koordinasi.
Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif, karena kebijakan airlagga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan banyak prosedur strategis, termasuk stabilitas sekuritas pemerintah (SBN) di tengah pasar keuangan global.
Leave a Reply