Jakarta (Antara) – DKI Jakarta DPRD, Dr. Waluyo, meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta (Pemprov) untuk segera menilai proyek -proyek pembangunan yang tidak berfungsi seperti yang direncanakan dan mengganggu lalu lintas.
“Ada beberapa proyek pembangunan yang tidak berfungsi dan aliran lalu lintas yang sangat mengganggu,” kata DKI Jakarta DPRD Tri Walyo pada hari Sabtu.
Politisi Partai Kebangkitan Nasional (PKB) ingat bahwa Proyek Pengembangan Jakarta harus memiliki jaminan aplikasi dan penyelesaian melalui informasi di situs proyek untuk menemukan penduduk.
“Kami meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menghadapi ini, jika itu adalah proyek yang menggunakan Jakarta APBD, pasti ada kepastian,” katanya.
Dr. mengakui bahwa ia adalah korban keberadaan proyek pembangunan di wilayah Penjaringan, yang telah meningkatkan jarak.
“Biasanya, saya hanya perlu 45 menit di kantor, tetapi dengan proyek yang bisa berhasil, itu bisa dua jam,” katanya.
Dia meminta pemerintah DKI Jakarta untuk menemukan penyebab proyek, yang mengganggu lalu lintas yang bervariasi dari undangan pengawas untuk mengikuti – untuk memastikan bahwa seluruh proyek berjalan dengan baik.
“Ini adalah hambatan di mana apa yang menyebabkan proyek,” katanya.
Selain itu, proyek ini dibatasi oleh Proyek Strategis Nasional (PSN), yang seharusnya bekerja dengan baik dan akhir studi adalah kepercayaan diri.
“Ini tentu wewenang dari kementerian yang relevan, proyek ini beroperasi sesuai dengan penelitian saat ini,” katanya.
Menurutnya, keberadaan proyek konstruksi beberapa kali di Jakarta memiliki efek pada kapasitas jalan yang paling terbatas, sementara jumlah kendaraan terus meningkat.
“Komunitas yang dipengaruhi pasti akan membutuhkan kepastian,” katanya.
Beberapa proyek pembangunan yang berdampak pada fungsi lalu lintas yang tepat adalah Jakarta Utara dari Penjanga, Cikini Central Jakarta dan Tebet South Jakarta.
Leave a Reply