Jakarta (Antara) – Sebanyak 38.000 identifikasi populasi (NIK) mengindikasikan bahwa itu tidak didominasi di Jakarta, sehingga dimasukkan dalam Sistem Administrasi Populasi (Admin).
Kepala Kantor Populasi dan Daftar Sipil di Dukarti (Dukcapil), pada hari Rabu Avaluddin di Jakarti, mengatakan bahwa pemerintah provinsi sekarang telah fokus pada memeriksa 38.000 NIK.
Cek adalah bagian dari langkah cepat dalam bencana di ibukota.
Setelah mengatakan bahwa jumlah data didaftarkan untuk 3 juta Nik pada awal tahun lalu, yang harus diperiksa. Namun, setelah berbagai proses transmisi independen dan pemindahan alami, seperti penduduk yang telah meninggal atau memindahkan tempat tinggal mereka, saat ini berjumlah sekitar 2,1 juta.
“Dari sana, kami mengidentifikasi 100.000 data yang memerlukan verifikasi lebih lanjut, dan sekarang kami fokus pada 38.000 untuk tahap awal struktur,” kata Buda.
Setelah mengatakan bahwa sistem penonaktifan Nik bersifat sementara dan bertujuan untuk mendorong penduduk untuk hidup sesuai dengan tempat tinggal yang sebenarnya.
Meskipun dinonaktifkan sementara, penduduk kantor audit tertinggi masih dapat digunakan kembali setelah implementasi resmi proses pergerakan premium.
“Tujuan kami belum dipecat secara permanen oleh Kantor Audit Tertinggi. Tetapi sehingga penduduknya sadar dan beradaptasi dengan kediaman. Banyak yang secara sadar pindah ke daerah tempat tinggal yang sebenarnya dan kami harapkan,” katanya.
Menurutnya, alasan mengapa penduduk enggan melakukan tempat tinggal mereka sangat beragam, dari rumah -rumah di Jakararty, yang dikontrak, keinginan untuk terus menjadi layanan publik di DKI Dekarti, untuk kembali ke Dekarti.
“Rumahnya bisa dikontrak, tetapi dia tinggal di daerah lain. Atau mungkin karena layanan publik di Jakarti lebih baik, mereka tidak ingin mengubah alamatnya,” katanya.
Bahkan, dia mengatakan bahwa dia masih bisa menjadi seseorang yang mendekati pendidikan atau layanan kesehatan di Jakarta.
Leave a Reply