Jakarta (Antara) – Koperasi (Menkop) Buda Aruie Setiadi mencatat pentingnya program target dalam kebijakan anggaran saat ini dari anggaran yang ada.
“Program Kemenkop harus menghubungi tujuan tersebut,” kata Menkok, dan pada hari Rabu ada pertemuan kerja dengan perwakilan Komisi VI di Parlemen Jacar.
2025 Langit -langit anggaran dari Kementerian Koperasi (Kenzkop) berjumlah 273,31 miliar. Diketahui mana yang meningkatkan efisiensi pada RP317.48.
Dengan cara ini, Menkop, efektivitas anggaran mencegah implementasi program, bukan untuk maju.
Bahkan, Menkop menilai tahap efektivitas untuk menghilangkan hak istimewa.
“Program ini tidak melanggar, termasuk masyarakat. Namun, kita harus sangat menghargai pencapaiannya,” kata Menkop.
Untuk Menkop Budi Arie, ini adalah cara untuk melakukan secara efektif, dan tujuannya harus tetap efektif.
“Jadi dua hal yang berbeda antara efisiensi dan efisiensi.
Saat Anda menambahkan Menkop, beberapa masalah ada dalam koperasi. Pertama -tama, aturan koperasi yang tidak memenuhi kondisi saat ini.
“25/1992 pada 25/1992. Koperasi akan revisi. Selain itu, kami terlalu banyak aspek dari aturan,” kata Buddy.
Menkop mencatat bahwa ada sekitar 22 aturan yang menghalangi pengembangan koperasi di Indonesia. “Kami akan meninjau dan membuat pengacara,” tambah Menkop Budi Arie.
Kedua, koperasi belum menjadi pilihan utama rakyat Indonesia, di mana itu belum menjadi arah utama ekonomi.
Ketiga, kompetensi sumber daya manusia koperasi yang membutuhkan regenerasi pada manajer koperasi. Keempat, adaptasi digital dan koperasi rendah dalam inovasi
Kelima, akses terbatas untuk pembiayaan dan akses ke nilai tambah nilai. Keenam, total aset koperasi kecil dan endapan koperasi dalam ekonomi nasional.
Buddy telah melihat bahwa masih ada keberadaan untuk mengembangkan koperasi di Indonesia.
Pertama, entitas komersial dalam bentuk koperasi yang ditujukan untuk kesejahteraan anggota. Kedua, peningkatan jumlah generasi muda dengan kemungkinan menjadi tenaga kerja yang memenuhi syarat sebagai bonus demografis.
Penggunaan teknologi untuk meningkatkan peluang ketiga, produktivitas, dan inovasi layanan. Keempat, potensi alami sumber daya alam Indonesia, khususnya di sektor pertanian, khususnya di sektor yang diartikulasikan.
Kelima, pengembangan kebijakan publik koperasi, khususnya pada tahun 2021, 625 pada tahun 2025 dan lainnya.
“Yang berikutnya, Kemenkop mengorganisir orang yang bertobat,” katanya.
Menkop juga merujuk pada dua fasilitas, khususnya, peningkatan pertumbuhan koperasi Indonesia, seperti pertumbuhan koperasi Indonesia, yang memiliki indikator volume kerja sama PDB nasional.
“Tujuan lain adalah untuk meningkatkan partisipasi dalam koperasi Asosiasi di Indonesia, untuk meningkatkan jumlah koperasi di Indonesia,” kata Menkop.
Menurut Menkop, ada tiga masalah besar selama perencanaan. Secara khusus, digitalisasi dan penguatan lembaga koperasi, serta resolusi berbagai masalah sendi.
“Ketiga, bagaimana meningkatkan volume kegiatan bersama dalam PDB, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Saat ini, hanya 29,8 juta orang yang bekerja.
Dalam hal ini, presiden sesi Khalid de Nurdin bertemu dengan hasil réjerk, yang menyetujui hasil anggaran “pendapatan negara” (APBN) dan efektivitas pengeluaran dalam implementasi anggaran (APBD).
VI Kamar Komisi dapat memungkinkan Kemenkop untuk mengurangi kualitas langit -langit anggaran 2025 setelah efisiensi yang optimal, target dan layanan publik.
“Untuk merangsang program untuk meningkatkan program efisiensi anggaran, Kamar Pengadilan VI Perwakilan bahwa Komisi menyerukan untuk mendukung dukungan dari percepatan koperasi industri,” kata Nurdin.
Leave a Reply