Jakarta (Antara) – Anggota Perwakilan Perwakilan Vi Fufti Anam meminta Pt Pergahe Persa (PLN) untuk menjelaskan kepada publik hadirin pelanggaran listrik.
“Pemerintah dan PLN harus terbuka untuk program mekanisme, kondisi pintu masuk pintu masuk, karena ada beberapa dalam pernyataan resminya di Jakarta.
Dia telah mentransfer pernyataan itu sebagai tanggapan atas keluhan dari orang -orang yang mengklaim listrik bahwa bulan ini telah meminta maaf bulan ini. Peningkatan terjadi karena persentase laju teruji 50 persen untuk 2.200 powercloth VA dan di bawah akhir.
Kebijakan diskon untuk suku bunga listrik hanya berlaku untuk periode Januari dan Februari.
“Fenomena ini membutuhkan pertanyaan tentang transparansi kecepatan listrik, perlindungan konsumen dan efektivitas komunikasi publik dari lembaga -lembaga tersebut,” katanya.
Sebagai anggota komite di DPR yang berkolaborasi dengan Musciary, Mufti menilai bahwa klaim Mufti sehubungan dengan peningkatan persentase listrik menggunakan tes. Karena, kata Mufti, banyak orang yang tidak meminta perubahan penting sehubungan dengan konsumsi listrik di rumah mereka.
Itulah sebabnya ia meminta PLN untuk membuka data nyata dan memberikan listrik transparan listrik sehubungan dengan layanan audit kepada pelanggan.
“Peningkatan drastis dalam RUU listrik, terutama untuk kelas menengah bawah, memiliki pengaruh yang jelas pada kekuatan domestik dan kondisi sosial,” katanya.
Di sisi lain, Mufti mengatakan di mana evaluasi layanan seluler PLN berada. Ini karena aplikasi PLN-mobile juga dipanggil untuk memeriksa listrik untuk memeriksa, masih ada banyak pelanggan yang tidak diketahui membaca dan mengevaluasi riwayat.
“Ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan tidak disertai dengan literatur digital yang setara,” katanya.
Mufti meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menerapkan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kebijakan kebijakan melanggar diskon listrik, termasuk konsistensi informasi publik.
Said Mufti mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Perwakilan yang Didorong untuk memeriksa sistem tarif dan pengawasan publik. PLN juga diminta untuk membuka keluhan aktif dan klarifikasi untuk keluhan pengaduan publik, serta memberikan opsi untuk penggunaan audit tanpa memberi pelanggan.
“Dengan kondisi sangat penting, sehingga negara tidak ada dalam bentuk subsidi sementara, tetapi melalui kunjungan energi yang berkelanjutan dan mendukung, terutama kelompok -kelompok yang rentan,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Eksekutif Komunikasi Korporat dan Pemerintah TJSL ADI Tiga Tibijo, pada 1 Maret 2025, biasanya sesuai dengan penentuan kuartal yang saya moderat sebelum 2025.
Leave a Reply