Jakarta (Inter) – Asosiasi Mahasiswa Indonesia mendukung kondisi dan batubara sosial untuk departemen UU.
Pernyataan itu dibuat oleh PPI Jepang setelah struktur legislatif RUU TNI pada hari Sabtu (3/15) dianggap memulihkan Jakhada pada hari Minggu.
Pemerintah menyatakan bahwa tinjauan tersebut sangat penting untuk mendapatkan kembali pertahanan nasional, sementara kelompok komunitas sipil prihatin dengan pengaruh negatif CIPIL dan hak asasi manusia.
Ketua PII Brian Gandhi dianggap sebagai undang -undang untuk mengancam demokrasi dan implementasi hak asasi manusia di Indonesia ia dapat mengisi prajurit aktif.
“Selain Menteri Menteri Pertahanan Sjafrieeddin jika ulasan Dika diharuskan untuk menyelesaikan gerakan geografis,” katanya.
PPI Jepang mulai menjaga pemerintah dan parlemen membuat pengetahuan langsung tentang tinjauan hari ini. Jika naskah dibuat, mereka mendorong orang -orang untuk memberikan tempat untuk mempelajari teks akademik dan menunjukkan keputusan pemerintah untuk menyiapkan aturan dan partisipasi rakyat.
“Jika demokrasi dan pelaksana hak asasi manusia tidak dapat dicakup di negara ini, kami peduli dengan siswa Indonesia yang terus belajar siswa Indonesia dan juga pergi ke warga negara),” katanya.
Dalam hal implementasi tinjauan tinjauan TWI dalam dua hari di Parlemen Leaf, di parlemen Indonesia di pemerintahan.
“Semua menteri dan parlemen Indonesia harus mendukung kebijakan politik transparan yang ditentukan oleh Presiden Prabowo, dengan tindakan nyata,” kata Pricetma.
Leave a Reply