BONTANG, EAST CALIMUTAN (ANTARA) – Departemen Investasi dan Layanan Terpadu Stop Terpadu (DPMTSP) Membuka Mal Layanan Publik (MPP) untuk memperingatkan 274 jenis layanan publik di pasar tradisional di Kota Kalimantan Timur.
Direktur Bontang City DPPMPTSP Muhammad Aspiannur pada hari Rabu dari Bontang City DPPMPTSP Muhammad Aspiannur mengatakan, “MPP Bontang bertindak sebagai Pusat Layanan Pintu dan menyediakan 274 jenis layanan dari berbagai lembaga dalam struktur Kota Bontang dan Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kota Bontang dan Bontang City dan Bontang City.
Ratusan layanan yang tersedia termasuk berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, PPR, pekerjaan dan layanan dari polisi regional Bontang, kantor layanan pajak, PDAM, Bazana dan Bamad ke Bank Pembangunan Regional CultMatara.
MPP di pasar MPP di RAWA Indah memiliki 38 toko untuk 274 layanan yang tersebar di gedung untuk menggunakan layanan yang diinginkan dengan mudah tanpa mentransfer tempat.
Kehadiran MPP tidak hanya menjadi pemimpin dalam layanan publik di Kalimantan timur, tetapi juga menjadi tempat pertama untuk membuka tempat yang secara langsung mempengaruhi masyarakat.
Situs MPP di lantai empat Rao Indah Bazar di distrik Bontang Selatan dan satu -satunya MPP di Kalimantan timur adalah satu -satunya MPP.
Dia menjelaskan bahwa keberadaan MPP ini telah bekerja sejak lama, karena dibuka pada 11 Oktober 2022 oleh wakil gubernur Kalimantan Timur, itu terus berfungsi secara normal untuk memberikan kenyamanan dan kecepatan bagi layanan publik kepada publik.
“Tidak seperti MPP lain yang biasanya ditemukan di gedung -gedung pemerintah, ruang strategis untuk MPP Kota Bontang di Pusat Pasar menyediakan akses mudah bagi mereka yang sering pindah di lapangan,” katanya.
Aspiannur juga menyatakan bahwa 10 pemerintah/kota di provinsi Kalimantan timur, MPP Bontang City, MPP, yang berfungsi sebagai yang ketiga setelah kota Samrinda dan Balikpan, dibuka pada 2 Desember 2022 oleh Kutai Kartagara Regence.
Pembentukan Bontang MPP didasarkan pada nomor peraturan 89/2021 dari Presiden mengenai implementasi layanan publik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik.
Mengenai pedoman teknis untuk menyelesaikan layanan publik, PAN Regulation RB No. 92/2021 dalam konteks Menteri RB nomor 92/2021, sehingga peraturan ini merupakan pedoman untuk mewujudkan MPP.
MPP berusaha sebagai upaya untuk mempercepat perubahan birokrasi dan memfasilitasi akses publik ke layanan negara.
Leave a Reply