Antara -Pemerintah telah memimpin pekerja migran Indonesia (P2MI) untuk memaksimalkan sinergi dalam perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
Budi Gunawan, seorang menteri politik dan keamanan (Menko Polkam), mengatakan pada konferensi pers di departemen politik dan keamanan di Jakarta pada hari Kamis bahwa pekerja migran seperti pahlawan valuta asing pada tahun 2024 mengatakan mereka ingin memenangkan perdagangan sebanyak RP251 triliun pada tahun 2024.
Buddy berkata, “Tentu saja, kontribusi ini (valuta asing) sangat masuk akal, dan pemerintah berusaha memberikan perlindungan maksimal kepada saudara dan saudari dengan menyesuaikan meja dengan melindungi pekerja migran Indonesia dan menyesuaikan kejahatan perdagangan manusia.
Dia memaksimalkan perlindungan PMI dan mengatakan dia sangat tertarik pada pekerja migran yang berkontribusi pada keluarga dan negara mereka dalam bentuk valuta asing, bersama dengan tugas Prabowo Subiano.
Dalam kasus yang sama, P2MI Pekerja Imigrasi Pertahanan (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengatakan ada banyak kementerian dan organisasi terkait yang terlibat dalam perlindungan pekerja migran.
Oleh karena itu, diharapkan bahwa proses perlindungan PMI akan lebih baik dan lebih cepat dengan mengatur meja yang disesuaikan.
“Ada Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Polisi, Tentara, Jaksa Penuntut, jadi jika tidak, dia harus diintegrasikan dengan cepat.
Karding mengatakan bahwa salah satu masalah utama perlindungan PMI adalah bahwa banyak pekerja migran keluar dari prosedur, dan pemerintah tidak memiliki data yang terkait dengan pekerja ilegal untuk membuat proses perlindungan lebih rumit.
KP2MI menyebutkan bahwa jumlah undang -undang PMI telah mencapai 5,3 juta sejauh ini, dan bahwa pekerja ilegal telah mencapai 4,3 juta pada tahun 2017 menurut Survei Bank Dunia.
Sementara itu, Karding, masalah rata -rata dengan pekerja migran Indonesia, mengatakan bahwa kekerasan dan pendapatan manusia adalah salah satu sumber utama karena pekerja migran mulai dari prosedur.
“Dan ada sekitar 90 ~ 95 %. Jadi jika kita dapat menutup prosedur ini, kuncinya adalah masalah. Lalu, tidak ada masalah bagi Tuhan, dan tidak ada masalah bagi pekerja migran Indonesia,” katanya.
Oleh karena itu, Karding berharap bahwa penyesuaian politik dan meja yang disesuaikan dimulai oleh sekretaris keamanan dapat menjadi kerja sama dan sinergi untuk masalah yang terkait dengan kualitas perlindungan atau tata kelola perlindungan PMI.
Leave a Reply