JAKARTA (Antara) – Kepala Departemen Aksi (Penjabat) Badan Pengembangan dan Pengembangan Keuangan (BPKP) Muhammad Yusuf Ath mengatakan bahwa semua organisasi pemerintah dan organisasi bisnis perlu mengelola manajemen risiko RO mengembangkan negara (MRPN).
“Semua organisasi pemerintah dan entitas bisnis perlu menerapkan MRPN sehingga faktor -faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dapat diminimalkan segera dan masalah pembangunan. Horisontal dapat segera diatasi. Jarta, pada hari Senin, mengatakan.
MRPN adalah salah satu upaya untuk mengendalikan dan mengevaluasi dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
ATH mengatakan pembangunan nasional belum mencapai hasil yang diharapkan. Ini karena risiko yang terkait dengan pembangunan nasional belum dikelola dengan baik.
Selain itu, pembangunan nasional bersifat horizontal, sehingga masalahnya ditemukan diselesaikan sendiri oleh organisasi tertentu.
“Kita semua tahu bahwa masih ada banyak perkembangan nasional yang belum kami raih hasil atau manfaat yang kami harapkan. Salah satunya adalah karena kami tidak pernah mengelola risiko jauh lebih banyak adalah pembangunan nasional,” katanya.
Untuk mempercepat penerapan tujuan -tujuan ini, BPKP, bersama dengan Asian Development Bank (ADB) dan Rencana Pengembangan Nasional/Pengembangan (PPN/Bapenas), telah melakukan kegiatan dengan pemiliknya. Forum untuk Manajemen Risiko 2024 “.
Kegiatan ini memiliki partisipasi politisi, siswa dan sarjana pelayanan, organisasi, otoritas lokal dan organisasi bisnis dengan pelatihan praktis dalam implementasi MRPN di seluruh Denasar.
Awal dari kegiatan BPKP ini adalah cara untuk melakukan fungsi agensi sebagai pengawas area internal sebagai komandan di Presiden Presiden (Perpres) 39 tahun 2023 di MRPN. Peraturan Presiden memiliki penjelasan tentang tanggung jawab BPKP dalam pengelolaan industri MRPN.
“Semua program Pak Mitchowo, presiden, harus memiliki foto sekarang. Kami bertemu di sini untuk melihat bagaimana kami berbagi risiko bersama., Tidak ada manajemen risiko, konsekuensinya tidak akan menyebabkan keuntungan,” kata ATH.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Infrastruktur dan Pengembangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHH) juga menekankan urgensi penerapan MPRN di bidang infrastruktur dan pembangunan regional.
Dikatakan bahwa ia akan melakukan pembangunan infrastruktur yang konsisten dan dapat mengukur dan menekankan pentingnya rencana tersebut, pemerintah (tata kelola yang baik), menerapkan kebijakan dan menyiapkan aturan. Dari tingkat strategis ke operasi.
Ahy menyatakan dukungan dari menerapkan kegiatan ini sebagai salah satu dasar untuk tujuan pembangunan nasional.
“Semoga tempat ini akan kembali ke tempat yang sesuai dengan semangat baru untuk melaksanakan pembangunan nasional, terutama infrastruktur, keadilan dan keberlanjutan karena didukung oleh suatu sistem. Manajer dan risiko kehati -hatian dapat dipercaya,” kata Ateh.
Anggota III dari Audit Audit Tertinggi (BPK) Akhsanul Khaq juga menekankan perlunya kohesi MRPN dan komitmen terhadap kepemimpinan di setiap entitas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan organisasi bisnis.
Efektivitas penerapan manajemen risiko yang baik akan dimulai dengan pengembangan komitmen kepemimpinan.
Leave a Reply