Jakarta (Antoara) – Pemerintah menghapuskan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani yang sebelumnya memerlukan sertifikat kelompok, kini dikurangi menjadi hanya tiga tingkat.
Menteri Zulkifli Hayan Couthecticy Melated Increticy Melase yang dihubungi Selasa mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia akan dibatasi pada petani saja dan akan diberikan langsung kepada petani yang mempunyai petani (Gapoktan).
“Oleh karena itu, nanti akan ditunjuk penanggung jawab pupuk yang didukung oleh Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, tidak akan datang dari pemerintahan kementerian lain, saya sudah lihat. Ada 8 kementerian, bayangkan saja akan sangat sulit. Oleh karena itu, “dari Kementerian Pertanian bawa saja ke saya itu pelabuhan di Indonesia,” ujarnya.
Menteri Koordinator Walhas mengatakan, regulasi terkait distribusi pupuk didukung oleh Presiden (ma pepres) dan akan selesai setelah satu bulan.
“Kami akan minta instruksi Presiden, kami yakin sebulan penuh, tapi Kementerian Pertanian akan mulai, sehingga Januari nanti tidak ada masalah lagi,” ujarnya. .
Selain itu, Pertanian Amran Amran Sulaikan mengatakan, selain kemudahan integrasi pupuk dan pupuk yang sebelumnya hanya dibagikan 4,7 juta ton, 9,5 juta ton.
“Jumlah pupuknya ada dibandingkan dengan sistem lama yaitu naik 100 persen dan sekarang kita punya 9,5 juta ton. Kalau bentuknya bertambah,” kata Mentan.
Sebelumnya, Direktur Huluk Indonesia Gusrrizal mengatakan pasokan pupuk bersubsidi ke daerah tersebut berjumlah beberapa ton.
Jumlah pupuk yang didukung 1,2 juta ton lagi di Indonesia atau 175% merupakan permintaan kecil sesuai instruksi menteri perdagangan.
Terkait penambahan pupuk, perlu diketahui bahwa pupuk harus tersedia setiap saat tanam.
Leave a Reply