JAKARTA (ANTARA) – Setelah dua tahun lebih bergelut menangani persoalan perdagangan sebagai Menteri Perdagangan, Zulkifli Hassan kini resmi menjadi Menteri Koordinator Pangan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakaboming Raka.
Kini, ia dipercaya memimpin koordinasi baru Kementerian Pangan pada masa pemerintahan Merah Putih Prabowo Subianto 2024-2029.
Zukifli diumumkan sebagai Koordinator Kementerian Pangan 2024-2029, Jakarta, Minggu (20/10) malam. Zulkifli kemudian diresmikan oleh Prabowo sebagai Menteri Hubungan Pangan untuk lima tahun ke depan, dalam upacara yang digelar di Istana Merdeka, Senin.
Zulkifli sebelumnya menjabat Menteri Perdagangan pada 15 Juni 2022 hingga 20 Oktober 2024 digantikan oleh Muhammad Lutfi. Keputusan penggantian Zulkifli dan melantik Menteri Perdagangan saat itu tertuang dalam Keputusan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Tahun 2019-2024 pada Kabinet Menteri Indonesia.
Selama menjabat Menteri Perdagangan, salah satu prestasi Zulhas adalah harga minyak goreng yang tetap stabil.
Selanjutnya, Indonesia akan mengalami surplus hingga US$54,46 miliar pada tahun 2022, di luar inflasi, dan perekonomian tumbuh sebesar 5,31 persen.
Tak hanya itu, Kementerian Perdagangan juga telah menindak perdagangan ilegal logam dan pakaian bekas.
Bahkan, Zulhas mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan produk-produk tertentu yang terkena tata niaga impor atau disebut dengan gugus tugas pengawasan produk-produk ilegal.
Satgas ini berperan dalam membatasi produk-produk yang tidak sesuai dengan peraturan atau persyaratan undang-undang.
Dalam operasinya, satgas berhasil mengimpor barang elektronik, tekstil, sepatu, dan lain-lain senilai Rp 46 miliar secara ilegal di kawasan Sikaring, Jawa Barat, Bekasi pada Agustus 2024.
Tak lama kemudian, Satgas kembali mengungkap penemuan karpet ilegal senilai $10 miliar asal Turki yang ditemukan Satgas Impor Ilegal di wilayah Tangerang pada bulan September 2024 lalu.
Tentang Zulkifli
Zulkifli Hassan lahir pada 17 Mei 1962 di Lampang, adalah seorang pengusaha dan politikus terkenal yang dikenal sebagai Zulhas. Saat ini ia menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).
Zolhas memulai karir politiknya saat menjabat sebagai Ketua Dewan Tani dan Nelayan Daerah Lampung, Wakil Ketua Komunitas Sai Lampung, dan Ikatan Pemuda Lampung, demikian dilansir situs Kementerian Perdagangan Beliau menjabat sebagai Ketua Lembaga Pekerja Pertanian dan Nelayan Muhammadiyah pada tahun 2000 hingga 2005.
Belakangan, karir politik Zolhas merambah ke beberapa posisi struktural di partai pengawas PAN. Beliau ditugaskan mengemban tanggung jawab Ketua Bidang Logistik DPP PAN periode 2000-2005.
Jabatan tersebut akhirnya mengantarkan Zulkifli Hassan menjadi Wakil Ketua Partai Tugas Nasional di DPR RI. Zulkifli Hasan diangkat sebagai Ketua Bagian PAN DPR RI pada periode 2004-2009 di Komisi VI DPR yang membidangi Transportasi dan Infrastruktur.
Karir politiknya berkembang di lingkungan PAN, Zulkifli Hasan masuk dalam tim pengurus DPP PAN 2005–2010 dan terpilih sebagai Ketua Umum PAN mulai 1 Maret 2015.
Berdasarkan hasil pemungutan suara di Bali, oleh Kongres PAN, Zulkafli Hasan terpilih menjadi Ketua Umum PAN periode 2015-2020 menggantikan Hita Rajasa.
Pada tahun 2009, Zolhas diangkat menjadi Menteri Perkebunan pada kabinet Indonesia kedua yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhowino untuk masa jabatan 2009–2014.
Selama menjabat Menteri Kehutanan, Zolhas mencetuskan dua kebijakan penting untuk melindungi kawasan hutan Indonesia.
Menteri Zulhas membuat program populer, gerakan penanaman satu miliar pohon, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan secara aktif mempromosikan pengelolaan air sungai.
Belakangan, Zolhas dianggap mendalangi pelarangan penerbitan izin eksploitasi hutan, sebuah kebijakan yang dianggap menyelamatkan jutaan hektar lahan di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2014, Zulhas kembali masuk Parlemen dan terpilih menjadi Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat periode 2014-2019. Dan wakil presiden pemerintahan 2014-2019 di tengah situasi politik yang sulit.
Ketua MPR Zulfi Hasan juga disebut berperan dalam penggabungan dua sayap politik DPR sehingga situasi di DPR baik. Saat itu, dua pemenangnya adalah Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Maruf Amin. Ia kemudian menjabat Wakil Ketua MPR pada 2019 hingga 2022.
Pada tahun 2022, Zulkifli Hasan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) pada jajaran tinggi kabinet Indonesia periode 2022–2024. Ia menggantikan pendahulunya Mohammad Lutfi.
Sebelum terjun ke dunia politik, Zulhas merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, ia memutuskan untuk mengubah karirnya menjadi seorang wirausaha. Ia memulai bisnisnya sendiri dan berhasil memimpin beberapa perusahaan retail.
Diantara sekian banyak perusahaan yang dipimpinnya adalah Direktur Utama PT Batin Eka Perkasa, Jakarta (1988-2004), Direktur PT Panamas Mitra Inti Lestari, Jakarta (1997-2004), Direktur PT Sarana Bina Insani, Jakarta (2000-2004). disertakan. , Pimpinan PT Hudaya Safari Utama, Jakarta (2000-2006), dan Pimpinan PT Batin Eka Perkasa, Jakarta (2004-2005).
Dari segi pendidikan, Zulkifli Hasan menempuh pendidikan Ilmu Ekonomi di Universitas Krasnadupiana pada tahun 1996. Kemudian melanjutkan studi di PPM School of Management dan memperoleh gelar Magister Manajemen yang lulus pada tahun 2003.
Selama menjabat Menteri Perkebunan, Zulkifli Hassan dianugerahi dua gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa), yakni bidang Administrasi Publik dari Korea Sejong University dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dari Universitas Negeri Semarang.
Selama berkarir, Zulkifli Hasan juga mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi antara lain:
Oleh Bintang Jasa Mahaputra Adipradana, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhovino – Lifetime Achievement Award 2014 Indonesia Green Award oleh The La Toffee School of CSR – Tiger Champion Award 2014 oleh Panthera – Bhumandal Information Agency 2014 – Bhumandal Award oleh 42
Tantangan ke depan
Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Menurutnya, Indonesia bisa menjadi keranjang pangan dunia di masa depan.
Harapan muncul setelah berdiskusi dengan berbagai pakar pertanian dan pangan. Swasembada pangan dinilai sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pangan impor dari negara lain.
Di saat krisis internasional, Prabowo menekankan bahwa banyak negara melarang ekspor pangan. Oleh karena itu, ketahanan pangan rumah tangga menjadi prioritas utama yang harus segera dipastikan.
Ia menegaskan, mengandalkan pangan asing sangat berbahaya, apalagi saat dunia sedang menghadapi keadaan darurat atau bencana. Negara-negara produsen pangan tidak mudah menyerahkan pasokan mereka.
Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya percepatan pencapaian swasembada pangan. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan ketersediaan makanan dalam situasi apa pun.
Dengan upaya yang tepat, Prabowo optimistis ketahanan pangan Indonesia bisa tercapai dalam waktu singkat, dan berpotensi menjadi salah satu produsen pangan terkemuka di dunia.
Oleh karena itu, Zulkifli, Menteri Koordinator baru di bawah kepemimpinan Prabowo, diharapkan dapat mendukung program-program yang dicanangkan presiden, termasuk tujuan swasembada pangan.
Dengan pengalaman luas di bidang politik dan ekonomi, Zolhaas bertanggung jawab atas koordinasi di berbagai sektor, terutama di bidang yang berkaitan dengan kebijakan pangan.
Sebagai mantan Menteri Perdagangan, Zulhas belajar menghadapi tantangan distribusi pangan dan stabilisasi harga pasar.
Pengalaman ini akan sangat berguna dalam memastikan rantai pasok pangan Indonesia berjalan lancar, terutama ketika menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan konflik geopolitik.
Zulhas juga perlu berkolaborasi dengan kementerian lain, khususnya Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Imran Sulaiman, untuk memastikan produksi pangan dalam negeri meningkat dan mencapai tujuan swasembada.
Kerjasama antarkementerian merupakan kunci untuk menjamin ketahanan pangan nasional.
Di masa lalu, Zulhas dinilai berpotensi memperkuat sektor-sektor ekonomi yang terkait langsung dengan pangan dan perdagangan, serta memastikan bahwa Indonesia mencapai kemandirian pangan di masa kepemimpinan Presiden Prabowo.
Leave a Reply