Jakarta (ANTARA) – Sektor perumahan merupakan salah satu pembangunan infrastruktur besar yang terus dilaksanakan seiring bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun.
Presiden Prabowo Subianto saat debat capres Pilpres 2024 terakhir pada awal Februari tahun ini berjanji akan membangun tiga juta rumah setiap tahunnya.
Dalam salah satu dari 17 Rencana Khusus Prabowo-Gibran, perumahan dan sanitasi yang terjangkau bagi pedesaan dan masyarakat yang membutuhkan.
Perumahan yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan. Pemerintah harus hadir untuk menyediakan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang memadai bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi 40 rumah per desa/kelurahan per tahun, diharapkan tiga juta rumah dapat tercapai mulai tahun kedua.
Pembangunan perumahan menjadi penting mengingat backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih tinggi yaitu sekitar 9 juta jiwa dan jumlah tersebut mungkin akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia.
Pemerintahan sebelumnya telah benar-benar berupaya mengatasi permasalahan di bidang perumahan melalui Skema Sejuta Rumah. Program Sejuta Rumah atau dikenal dengan PSR merupakan gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi backlog dan mewujudkan percepatan penyediaan perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam 10 tahun terakhir, pemerintahan Jokowi telah membangun 10,2 juta rumah untuk wilayah tersebut melalui PSR. Pembangunan tersebut tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga mencakup pembangunan rumah dengan Fasilitas Pembiayaan Likuiditas Perumahan (FLPP).
Program ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui Program 3 Juta Rumah seperti yang dijanjikan setelah sukses terpilih pada Pilpres 2024 dan resmi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
Sesaat setelah dilantik, Presiden di hari yang sama resmi memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Parlemen (PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat dan Masyarakat (PKP). Tujuan dari pemisahan ini adalah agar pengembangan gedung dan kawasan sekitarnya menjadi lebih terarah, terarah dan terkonsentrasi dengan hadirnya Perusahaan PKP oleh Maruarar Sirait.
Sebelum pemisahan ini terjadi, pada awal bulan Oktober Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, rencana pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam satu tahun, karena selama 5 tahun pemerintahan, harapannya adalah 15 juta 15. bisa membangun rumah. Rencana pembangunan tiga juta rumah setiap tahunnya meliputi pembangunan satu juta apartemen di perkotaan per tahun dan dua juta unit rumah di pedesaan per tahun. Kami berharap Rencana 3 Juta Rumah dapat menjadi landasan kebijakan perumahan yang lebih baik bagi masyarakat.
Perbaikan lahan
Pemerintah melalui Badan PKP bergerak cepat mewujudkan Rencana 3 Juta Rumah per tahun dengan melakukan beberapa langkah, salah satunya terkait penyediaan lahan untuk perumahan.
Pada akhir Oktober lalu, Perusahaan PKP menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung terkait pemanfaatan tanah sitaan penjahat untuk pembangunan rumah warga. Lahan seluas 1.000 hektare di Banten yang diambil alih Badan Legislatif Umum (Kejagung) dari para penghuni liar diminta dijadikan perumahan masyarakat miskin. Sementara itu, bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PKP juga berharap potensi lahan yang tersisa di lingkungan lima tahun ke depan seluas 1,3 juta hektare dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah warga.
Selain pemanfaatan tanah-tanah yang ada baik berupa tanah yang dibebaskan maupun tanah terlantar, pemerintah juga berupaya mengambil aset-aset milik pemerintah yang ada seperti BUMN, BUMD agar dapat dijadikan perumahan (Rusun) dan kawasan tersebut dapat membawa manfaat. mereka. .
Salah satunya adalah optimalisasi Rusun Pasar Rumput dengan menurunkan tarif sewa Rusun Pasar Rumput dari sebelumnya Rp3,5 juta menjadi Rp1,1 juta menjadi Rp2,2 juta di awal November. Penurunan tarif tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mengakuisisi Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain, apalagi dengan letak bangunan yang strategis di pusat kota dan dekat dengan lokasi transportasi dan produk. .
Dalam mewujudkan Rencana Tiga Juta Rumah, pemerintah tentu tidak bisa melakukannya sendiri melainkan membutuhkan semangat kerjasama dari pemangku kepentingan lainnya. Hingga saat ini, banyak perusahaan yang telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung sistem perumahan 3 juta jiwa, dengan sejumlah individu yang bersedia menyumbangkan tanahnya melalui semangat gotong royong.
Pada awal November lalu, semangat gotong royong terlihat melalui peletakan batu pertama pembangunan 250 rumah serah terima lahan gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berasal dari sumbangan swasta (filantropi) pada lahan yang tersedia di Kota Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.
Lahan bangunan seluas 2,5 hektare merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses. Sedangkan pembangunan gedungnya disponsori oleh Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang dari pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.
Tak berhenti di Tangerang, pada akhir Desember lalu semangat gotong royong terus berlanjut dengan peletakan batu pertama pembangunan 500 rumah tinggal (RLH) bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur yang bekerjasama dengan PT Berau Coal.
Stabilitas FLPP
Hal penting lainnya dalam upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah adalah tentang pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
FLPP merupakan program yang diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 dan merupakan program kredit kepemilikan rumah dengan banyak manfaat yang ditujukan bagi masyarakat dengan pendapatan tertentu. Dividen dari pemerintah dikelola dan didistribusikan oleh sejumlah bank nasional.
Target pendanaan FLPP sebanyak 166 ribu unit rumah dan tambahan alokasi 34 ribu unit pada tahun 2024 berhasil diselesaikan oleh Perusahaan Pengelola Dana Perumahan Rakyat (BP Tapera). Oleh karena itu, sejak tahun 2010-2024, penyaluran dana FLPP telah berhasil membiayai lebih dari 1,5 juta rumah untuk MBR.
Di penghujung tahun 2024, tepatnya bulan Desember, Perusahaan PKP kemudian memulai kembali program FLPP tahun berikutnya dengan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama keuangan antara BP Tapera dengan 39 Bank Penyalur dan 22 Asosiasi Bangunan.
Keputusan melanjutkan FLPP menunjukkan bahwa program tersebut terbukti membantu masyarakat mendapatkan tempat tinggal dengan mudah, sekaligus membantu perusahaan perumahan dan perbankan untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Program 3 Juta Rumah merupakan sebuah yayasan. Sementara itu, optimalisasi lahan dan properti yang ada, semangat kerja sama, dan stabilitas FLPP menjadi langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerjemahkan program tersebut untuk menunjukkan kebijakan perumahan terbaik bagi masyarakat.
Leave a Reply