Yogyakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian menetapkan PMK sebagai langkah strategis mengendalikan penyebaran wabah PMK yang menyerang peternakan Indonesia.
“Satgas ini untuk menjamin kerja sama dan sinergi dalam rangka pengorganisasian pengendalian PMK hingga ke daerah,” kata Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian, dalam konferensi pers. Yogyakarta, pada hari Sabtu.
Kelompok kerja tersebut mencakup berbagai asosiasi peternak dan asosiasi profesi, seperti Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) dan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).
Menurut Agung, satgas nasional akan memantau tindakan penanganan PMK di seluruh daerah, termasuk menanggapi laporan dari pekebun.
Edukasi penanganan PMK, akses informasi vaksinasi, dan distribusi vaksin di lokasi kasus juga akan digalakkan melalui gugus tugas.
“Kami juga memberikan akses informasi penyediaan vaksin kepada petugas kesehatan hewan, serta peternak yang ingin melakukan vaksinasi secara mandiri,” ujarnya.
Kementerian Pertanian telah menyiapkan empat juta vaksin untuk menangani wabah PMK di Indonesia. “Kami berharap bisa mendistribusikan empat juta vaksin ini dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujarnya.
Agung berharap gugus tugas tingkat nasional segera mengaktifkan kembali gugus tugas PMK di berbagai provinsi dan kabupaten/kota yang telah dibentuk pada tahun 2022.
“Kami yakin setiap daerah sudah memiliki satgas PMK, tekan kembali tombolnya,” ujarnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) pada 9 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025, kasus PMK di Indonesia kurang dari 4.000 kasus.
Sementara itu, Anggota Satgas PMK Nasional Budi Guntoro juga mengajak seluruh fakultas peternakan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk membentuk gugus tugas serupa untuk membantu pengelolaan PMK di daerahnya.
Menurut Budi, kampus memiliki banyak sumber daya manusia (SDM), termasuk mahasiswa yang terjun langsung ke lapangan untuk membantu pemerintah menangani PMK.
“Tugas gugus tugas (di kampus) adalah mensosialisasikan informasi khususnya tentang biosekuriti kepada para peternak di daerah,” kata Budi yang juga Ketua Forum Universitas Peternakan Indonesia.
Leave a Reply