Jakarta (Antara) – Kementerian Pertanian dan Perencanaan Daerah/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengumumkan tengah melakukan inventarisasi atau pendataan lahan untuk program tiga juta rumah tahunan yang dicanangkan Presiden Prabowo.
“Saat ini kami sedang mendata semua solusi lokal, semua wilayah yang bisa dibangun rumah. Nanti kita lihat kondisi lahannya,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyos Vandana di Jakarta, Kamis.
Kata dia, jika luasan lahan yang akan diekstraksi bergantung pada negara berdasarkan hasil pendataan, maka program pembangunan rumah komunal akan segera dilaksanakan.
“Kalau itu tanah pemerintah, bisa segera kita kembangkan,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, pendataan yang dilakukan pihaknya juga mencakup tanah-tanah yang telah disita, termasuk tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, ia juga menyebut telah menyelesaikan koordinasi awal dengan gugus tugas perumahan untuk penataan satu juta rumah di perkotaan, dimulai dari wilayah Jakarta.
“Semua properti pemerintah itu ideal, dimanfaatkan dengan baik. Mungkin nanti kita manfaatkan untuk perumahan. Tapi di perkotaan, trennya lebih ke gedung bertingkat atau apartemen,” ujarnya.
Dalam Rakabuming Raka Asta Cita, Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto Gibran memutuskan untuk menjamin perumahan terjangkau dan sanitasi yang baik bagi masyarakat Indonesia.
Salah satu caranya adalah dengan membangun tiga juta rumah per tahun, dua juta di antaranya berada di pedesaan dan satu juta di perkotaan.
Ketua Satuan Tugas Perumahan (SATGAS) Hashim Jojohadikosumu mengatakan rencana perumahan yang direncanakan Presiden Prabhu juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Leave a Reply