Malang Raya (Antara) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hongodo mengatakan kerja sama antara pemerintah pusat dan provinsi merupakan solusi untuk menangani masalah sedimentasi atau pengendapan material yang mempengaruhi pengoperasian bendungan. .
Pada Rabu, di Kantor Perusahaan Umum Jasa Tirta I Kota Malang, Jawa Timur, Dodi mengatakan pengelolaan sedimentasi harus terstruktur dan dilaksanakan secara masif agar sistem kerja dapat berfungsi maksimal.
“Kami berharap ada koordinasi dengan pemerintah provinsi dari atas hingga bawah karena jika tidak, proses pengerukan sedimen tidak akan efektif,” kata Dodi.
Kerja sama dapat ditata kembali dengan model perlindungan lingkungan hidup, artinya proses pembangunan di kawasan tersebut akan mempertimbangkan kebutuhan dan luas lahan yang masih berupa daerah aliran sungai.
Dodi mengatakan, pihaknya bertekad melibatkan instansi terkait di bawah masing-masing pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan sedimentasi di kawasan bendungan di Indonesia.
“Yang penting kawasan atas sudah kita tata kembali. Hutan sudah berubah fungsi menjadi pemukiman, luas resapan kavling semakin berkurang. Kalau di kawasan di atas pasir turun hujan, pasir akan datang. , “tambahnya. katanya.
Dodi mengatakan, permasalahan sedimen telah dikoordinasikan dengan Jasa Tirtha dan saat ini sedang diperkuat langkah sistematis dan teknisnya.
“Kami fokus tidak hanya mengairi sawah sekitar, tapi juga bagaimana mengelola upaya pengendalian banjir dan bagaimana efisien menyalurkan air baku yang diperuntukkan bagi masyarakat di daerah tersebut,” ujarnya.
Kerja sama antara pemerintah pusat dan provinsi mengoptimalkan keberadaan peralatan pemantauan yang dipasang di banyak bendungan.
“Kami selalu berusaha semaksimal mungkin, teknologinya sudah ada monitoring dan terkoneksi. Kita bisa tahu airnya berkurang atau banyak. Makanya koordinasi dengan instansi terkait,” ulangnya.
Leave a Reply