Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengatakan penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berbasis akumulasi merupakan langkah maju menuju pengelolaan dan keuangan negara yang semakin profesional dan profesional. . profesional.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima undangan President of the General Court (GCA) Kerajaan Arab Saudi Hussam Bin Abdulmohsen Alangari untuk menjadi pembicara pada seminar tahunan GCA ke-19 dengan tema Review dan Penguatan Kinerja Keuangan Publik. . dalam Prinsip Akuntansi Berbasis Akrual di Riyadh, Arab Saudi.
“LKPP berbasis akrual memberikan gambaran posisi keuangan pemerintah yang lebih akurat, mencatat pendapatan dan pengeluaran pada saat terjadi, tidak hanya pada saat transaksi tunai dipertukarkan. Dengan pendekatan ini, aset dan liabilitas dapat diakui secara real time sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Sejak diterapkan pada tahun 2015, LKPP berbasis akumulasi dilaporkan telah memperkuat disiplin fiskal dan mendukung penerapan otonomi daerah yang lebih mandiri. Penerapan ini sejalan dengan reformasi pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia, dimana BPK berperan penting dalam melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
Isma juga menjelaskan tantangan yang dihadapi pada tahap awal implementasi LKPP, antara lain pentingnya kerangka hukum yang komprehensif dan peningkatan keahlian sumber daya manusia. Ia menekankan, koordinasi antar lembaga dan penggunaan sistem teknologi informasi yang tepat guna menjadi kunci menjaga akuntabilitas keuangan publik.
Komitmen BPK terhadap peningkatan kualitas LKPP bertujuan agar pengelolaan keuangan negara lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, dan tujuan pembangunan nasional, ujarnya.
Leave a Reply