Jakarta (ANTARA) – Pemprov DKI Jakarta menyatakan tekadnya mendukung program Makan Sehat Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tegu Setyabdi berbicara pada Konferensi Nasional (Munas) Himpunan Profesi Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) yang digelar di RA Suite Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, namun juga tetap menjaga berat badan yang sehat dan mendukung kesehatan jangka panjang. .
Oleh karena itu, sarapan bergizi harus dibuat dari bahan-bahan berkualitas dan diolah di dapur dengan standar kebersihan yang tepat agar makanan yang tertelan tidak menimbulkan penyakit.
Oleh karena itu, proses penyediaan makanan bergizi di DKI Jakarta melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Sebagai bagian dari dukungan pemerintah daerah dalam memantau mutu higiene pangan, perlu diadakannya pelatihan keamanan pangan jadi oleh dinas kesehatan serta pembinaan dan pengawasan fasilitas pengolahan pangan” dilakukan oleh petugas kebersihan puskesmas, kata Teg.
Secara terpisah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) bertugas menerbitkan sertifikat kualifikasi higiene dan higienitas (SLHS) kepada pabrik pengolahan pangan yang memenuhi standar.
Pak Tegu juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemantauan mutu sanitasi dan sanitasi, Pemprov DKI Jakarta mengirimkan tenaga kesehatan lingkungan ke setiap Puskesmas daerah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di pabrik pengolahan pangan.
Selain itu, minimal setahun sekali dilakukan pemantauan terhadap area pengolahan makanan yang berada di wilayah kerja Puskesmas, jelas Teguh.
Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga tengah melaksanakan program pengembangan kantin sehat. Program tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba di beberapa sekolah, kantin binaan UMKM, dan kantin rumah sakit daerah.
Pak Tegu menekankan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjamin kualitas higiene dan sanitasi di pabrik pengolahan makanan.
Ia juga menegaskan, DKI Jakarta akan bekerja sama dengan kementerian terkait untuk memastikan sertifikat kebersihan bagi penyedia makanan gratis.
“Pemeriksa kesehatan akan dilibatkan dalam pelaksanaan program ini. HAKLI akan memiliki pengelola iuran tersendiri di setiap provinsi,” kata Teg.
Leave a Reply