Seoul (ANTARA) – Pemimpin partai berkuasa di Korea Selatan, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), akhirnya mengakui pada Jumat bahwa Presiden Yoon Suk Yeol harus segera diberhentikan.
Pemimpin PPP Han Dong Hoon mengatakan jika ia tetap menjadi presiden, ada kemungkinan Presiden Yoon akan mengambil langkah “berat” lainnya, seperti ketika ia tiba-tiba mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12).
“Berdasarkan fakta yang terungkap baru-baru ini, saya yakin kita harus segera memberhentikan Presiden Yoon Suk Yeol untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya,” kata Han pada pertemuan darurat pejabat senior PPP di Majelis Nasional.
Han menyoroti berita yang dikonfirmasi pada Kamis (5/12) bahwa Yoon memerintahkan komandan pasukan kontra intelijen Yeo In Hyung untuk menangkap para pemimpin politik penting yang menuduh Yoon menjadi bagian dari kelompok “anti-negara”.
Pasukan intelijen bahkan dikirim untuk menangkap pria tersebut ketika undang-undang konfirmasi diumumkan.
Han khawatir bahwa tindakan “kejam” ini akan terulang jika Yoon terus menjabat sebagai presiden, yang merupakan ancaman serius bagi negara.
Pengamat politik sebelumnya menyebut ada kemungkinan Han mengindikasikan dukungannya terhadap mosi pencopotan Presiden Yoon dari kekuasaan yang diajukan partai oposisi. Usulan tersebut akan diputuskan dalam sidang parlemen pada Sabtu (12/7).
Faktanya, Han sebelumnya bersikeras bahwa ia akan mencoba menolak usulan tersebut, sementara PPP memutuskan bahwa posisi partainya adalah menolak usulan untuk memecatnya dari kekuasaan.
Setelah pernyataan Han tersebut, partai PPP akan mengadakan rapat umum darurat dengan anggota kelompok PPP di parlemen pada hari Jumat, dan mosi untuk memecatnya mungkin akan dibahas.
Sementara itu, anggota parlemen Cho Kyoung Tae menjadi anggota pertama Majelis Nasional PPP yang secara terbuka menyuarakan dukungannya terhadap pemecatan Yoon.
Agar bisa diadopsi, mosi untuk memecatnya dari kekuasaan harus didukung oleh dua pertiga dari 300 anggota parlemen.
Oleh karena itu, partai oposisi membutuhkan dukungan setidaknya delapan anggota PPP sebagai partai berkuasa, agar bisa mencapai batas yang dipersyaratkan yakni 200 suara.
Presiden Yoon Suk Yeol tiba-tiba mengumumkan darurat militer pada Selasa malam sebelum mencabutnya sendiri pada Rabu pagi (4/12) setelah 190 anggota Majelis Nasional mengeluarkan mosi menolak darurat militer.
Sumber: Yonhap-OANA
Leave a Reply