Jakarta (ANTARA) – Ketua PMI Jakarta Pusat Asep Djuanda mengumumkan Dana Yayasan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat Tahun 2024 yang dihimpun sejak 1 September hingga 30 November, mendapat Rp 5,3 miliar.
“Ini 107 persen dari target yang kita tetapkan pada Kamis (28/11). Alhamdulillah, saya mendapat kabar Sabtu (30/11) sudah Rp 3,35 miliar,” kata Asep. Seperti yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Nantinya, Asep mengatakan, pendapatan tersebut akan digunakan untuk biaya kemanusiaan pada tahun 2025. Lebih spesifiknya, 35 persen digunakan untuk belanja rutin, seperti 25 persen untuk biaya pegawai, 5 persen untuk pemeliharaan kantor pusat, dan 5 persen untuk kendaraan dinas dan ambulans.
Sedangkan 65 persen digunakan untuk pemberian layanan kesehatan dan donor darah (11 persen), penanganan bencana dan sosial (18 persen), pengembangan PMR dan relawan (8 persen), pengembangan sumber daya (2 persen), pengembangan organisasi dan komunikasi. dan informasi (8 persen), biaya dana bulanan (16 persen) dan audit keuangan (2 persen),” jelas Asep.
Menurut Asep, PMI juga akan mendukung program pemerintah untuk mengekang pertumbuhan dan membangun toilet umum.
“Mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi dengan seluruh Bupati (Sudin) Kesehatan di Jakarta Pusat dalam pencegahan pertumbuhan dan pembangunan MCK komunal,” kata Asep.
Selain itu, Asep mengatakan, ke depan pihaknya akan bekerja sama dengan seluruh aktor terkait (stakeholder) seperti Dinas Pendidikan (Sudin), Dinas Kesehatan, kelurahan dan kelurahan. Ini tentang memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekko) Kota Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin memuji pencapaian target bulan pendanaan PMI 2024.
Alhamdulillah target pendanaan PMI bulan 2024 telah tercapai, semoga program yang dilaksanakan benar-benar menyasar kebutuhan dan kepentingan masyarakat, kata Iqbal.
Sementara itu, PMI Jakarta Pusat menggelar rapat konsolidasi dan evaluasi pelaksanaan bulan pembiayaan PMI 2024 di sebuah hotel di Kuningan, Jawa Barat pada Sabtu (30/11).
Kepala desa, camat, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), satuan kerja perangkat daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat turut serta dalam konsolidasi dan penilaian tersebut.
Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, mantan Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Sekretaris Kota Jakarta Pusat M Reza Pahlavi dan Asisten Kesra Chaidir, serta Koordinator Baznas Bazis Kota Jakarta Pusat Zamzami juga berpartisipasi dalam kesempatan ini
Leave a Reply