Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pembangunan Tembok Besar Laut/National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan Ibu Kota Kepulauan (IKN) termasuk dalam Quick Wins Kementerian Kehutanan. Rakyat. bekerja program.
“Fast Shop untuk mendukung inisiatif strategis Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya antara lain pembangunan pagar besar/NCICD, IKN, konektivitas (jalan dan jembatan), pasar manusia, air minum, sanitasi/sampah, sarana olah raga,” kesehatan fasilitas dan perencanaan wilayah (pariwisata, industri, kawasan terdampak bencana, dan lokasi pengungsian),” kata Dody. peringatan hari pekerjaan umum ke-79 di Jakarta, Selasa.
Untuk melaksanakan perintah Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan program Quick Wins pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terkoordinasi.
Proyek Quick Wins 3 Kementerian Pekerjaan Umum yaitu Konservasi Pangan melalui optimalisasi manfaat bendungan yang telah dirancang untuk mengolah air melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan air.
Jalan dan jembatan akan dibangun untuk mendukung konektivitas ke pusat pangan, termasuk lahan pangan di Kalimantan Tengah, Merauke-Papua Selatan, NTT dan lain-lain.
Saat ini, Quick Wins 4 mendukung Kemitraan Pendidikan yang telah berjalan selama 13 tahun dengan membangun dan merenovasi sekolah/madrasah di berbagai wilayah di negara ini.
Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan/renovasi sekolah sebanyak 11.420 unit, mulai dari Universitas, SD, SMP, SMA/SMK/SLB/dll, dan Madrasah.
Lebih rinci, Menteri Eksekutif Infrastruktur dan Pembangunan Daerah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan pagar besar di pantai utara Jakarta membutuhkan investasi.
Anggaran pembangunan tanggul laut besar di sepanjang pantai utara Jakarta mulai dari kawasan Banten hingga Bekasi diperkirakan mencapai Rp 123 triliun untuk delapan tahun ke depan.
AHY juga mengatakan, pembangunan ibu kota negara Indonesia (IKN) di Kalimantan Timur akan terus dilanjutkan dengan fokus penyelesaian pusat pemerintahan.
Keputusan ini merupakan kelanjutan dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas pengembangan IKN.
Leave a Reply