Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga 30 November 2024, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.098,6 triliun atau mencakup 85,1 persen dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). untuk tahun 2024. .
Belanja pemerintah pusat terdiri atas dua bagian belanja yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja nonkementerian/lembaga (Non-K/L) yang masing-masing berjumlah Rp1.049,7 triliun dan Rp1.048 triliun.
“Belanja pemerintah sudah dibelanjakan, seluruhnya Rp2.894,5 triliun. Dari Rp2.894,5 triliun, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.098,6 triliun, 85 persen dari pagu, dan kalau kita lihat, dibandingkan tahun 2023, belanja ini sebesar Rp 2.098,6 triliun meningkat 18,3 persen dibandingkan tahun 2023,” kata Wamenkeu. Keuangan. (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN RI di Jakarta, Rabu.
Suahasil menjelaskan belanja K/L mencakup beberapa pos lainnya yaitu modal kerja yang berjumlah Rp265,3 triliun meningkat 12,9 persen. Kenaikan biaya tenaga kerja digunakan untuk membayar gaji, hingga subsidi tenaga kerja umum (tukin) meningkat sebesar 10,6 persen, serta THR dan 13 gaji juga meningkat sebesar 33,6 persen.
“Kalau belanja pegawai pada bulan-bulan sebelumnya, hal ini karena belanja pegawai kita mengalami peningkatan akibat pembayaran THR, gaji ASN TNI-Polri ke-13 dan kenaikan gaji ASN TNI-Polri hingga awal bulan. 2024. “Jadi kalau keseluruhan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun lalu naik 12,9%,” kata Suahasil.
Belanja barang kemudian mencapai Rp399,3 triliun atau 98,5 persen dari pagu. Pemahaman ini tumbuh untuk memperkuat pasokan pangan dan stabilisasi harga, serta pelaksanaan pemilu 2024.
Segmen selanjutnya yaitu belanja modal mencapai Rp 245,2 triliun atau meningkat 29,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk penggunaan dana bantuan sosial (bansos), pemerintah menyalurkan Rp 139,9 triliun, turun tipis 1,4 persen.
Suahasil menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk berbagai layanan program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PHH) dan Kartu Sembako yang mendukung 10 juta dan 18,7 juta keluarga penerima manfaat.
Program pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) juga mendapat alokasi sebesar Rp14,9 triliun untuk memberikan bantuan kepada 21,1 juta siswa, sedangkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Perguruan Tinggi mencapai Rp13,96 triliun untuk 1,1 juta siswa.
Lebih lanjut Wamenkeu menjelaskan dari sisi belanja non-K/L termasuk subsidi energi dan nonenergi serta pembayaran kompensasi mencapai Rp420,5 triliun atau meningkat 31,9 persen.
Besaran subsidi listrik mencapai Rp 152,2 triliun yang bertujuan untuk menjaga harga listrik dan bahan bakar tetap stabil di tengah ketidakpastian dunia.
Selain subsidi listrik, pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi bunga senilai Rp 269,5 triliun, meningkat 17,8 persen dibandingkan tahun lalu dan disalurkan kepada 4,7 juta peminjam.
Dari sisi pupuk, pupuk bersubsidi juga diterima sebanyak 6,6 juta ton, meningkat 15,8 persen dibandingkan jumlah pupuk yang disalurkan dibandingkan tahun lalu.
Dengan belanja pemerintah yang terus meningkat hingga akhir tahun, Suahasil berharap anggaran tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara.
Leave a Reply