Washington (ANTARA) – Pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Joe Biden menyatakan sedang memantau situasi setelah Korea Selatan mengumumkan darurat militer pada Selasa.
“Pemerintah mendukung pemerintah Korea Selatan dan memantau situasi dengan cermat,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS kepada Anadolu, mengutip seorang pejabat Korea Selatan.
Sebelumnya, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengumumkan darurat militer, yang menurutnya diperlukan untuk “melindungi negara dari kekuatan komunis Korea Utara dan melenyapkan kelompok anti-negara.”
Dia mengatakan keputusan itu diambil untuk mengusir pasukan pro-Korea Utara dari Korea Selatan dan melindungi tatanan konstitusional yang independen.
Yun mengesampingkan segala perubahan dalam komitmen kebijakan luar negeri pemerintahnya untuk memenuhi kewajiban internasional.
Yun, yang telah berjuang untuk memaksakan rencana pemerintahannya melalui parlemen yang dikuasai oposisi sejak menjabat pada tahun 2022, mengatakan dia tidak punya pilihan selain mengumumkan darurat militer.
Keputusannya diambil setelah Partai Demokrat (DP) yang beroposisi mengajukan rancangan undang-undang pemotongan anggaran ke komite anggaran parlemen dan mengajukan pengaduan resmi ke auditor negara dan jaksa agung.
Menteri Pertahanan Korea Selatan mengadakan pertemuan dengan para pejabat senior dan menyerukan peningkatan kewaspadaan. Menteri juga memerintahkan militer untuk tetap menjalankan tugas darurat.
Setelah pengumuman tersebut, segala aktivitas politik, pertemuan, dan demonstrasi dilarang.
Pemimpin DP Lee Jae-myung mengutuk pernyataan Yoon sebagai “tidak adil” dan menentang rakyat.
“Presiden Yoon mengumumkan darurat militer tanpa alasan,” kata Lee.
“Negara ini akan segera diperintah oleh tank, kendaraan lapis baja dan tentara bersenjata,” tambahnya.
Lee juga mengatakan bahwa parlemen akan berusaha mencabut deklarasi darurat militer.
Sumber: Anadolu
Leave a Reply