Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendukung penerapan Kartu Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kendaraan roda empat, baik angkutan pribadi maupun umum di Kepulauan Riau (Kepri).
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan kebijakan tersebut mendukung penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, dalam jumlah yang tepat, dan mencegah penyalahgunaannya.
“Penerapan kartu bahan bakar solar ini merupakan sebuah langkah yang baik dan kami berterima kasih atas inisiatif atau upaya yang dilakukan Pemprov Kepri. Kartu bahan bakar ini merupakan seri kedua dari penerapan kode QR MyPertamina yang sedang dilakukan. dikembangkan dan diterapkan saat ini,” ujarnya dalam rapat antarkabupaten. dan koordinasi/kota dalam rangka penerapan kartu solar di Provinsi Kepri, antara lain Batam, Tanjungpinang, dan Bintan di Batam, Kepri, Senin (4/11).
Halim mengatakan, kartu BBM merupakan alat kendali penyaluran BBM bersubsidi yang akan terintegrasi dengan sistem yang ada sehingga saling mendukung.
Saat ini, terdapat tiga daerah di Kepri yang telah menerapkan kartu bahan bakar untuk membeli solar konsesi, yaitu Batam, Tanjungpinang, dan Bintan, serta menggandeng salah satu bank nasional untuk implementasinya.
Penerapan kartu bahan bakar juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor perekonomian internal masyarakat, menghemat biaya bahan bakar, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta kualitas hidup dan kesejahteraan. dari komunitas yang lebih baik. komunitas.
Terkait hal itu, Halim mengingatkan, aturan penerapan kartu bahan bakar didasarkan pada landasan hukum yang ada, serta perlu adanya penetapan standar operasional prosedur (SOP) agar dapat diterapkan di daerah lain.
Misalnya, masa berlaku kartu yang perlu diperhatikan, serta pentingnya personal Identification Number (PIN) sebagai lapisan keamanan tambahan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Penggunaan kartu bahan bakar harus mengacu pada landasan hukum yang berlaku. Misalnya saja mengenai maksimal pembelian bahan bakar preferensi, berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu. bahan bakar.
Dalam rakor tersebut dibahas berbagai kontribusi dari dinas Pemprov Kepri, badan usaha dan pihak terkait lainnya untuk memperbaiki sistem yang ada.
“Kami berharap kerja sama yang baik dan komunikasi yang berkesinambungan antara pemerintah daerah dan BPH Migas akan memperkuat sinergi dalam pengawasan distribusi BBM yang bermanfaat sesuai peruntukannya, tepat jumlah dan tepat guna,” kata Halim.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira mengatakan, kartu BBM merupakan salah satu alat kontrol yang bisa dinikmati oleh mereka yang berhak atas BBM bersubsidi.
Kartu BBM diharapkan dapat diterapkan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam waktu dekat.
“Dengan kartu BBM ini diharapkan kebutuhan masyarakat akan BBM bersubsidi dapat terpenuhi. “Kami mengucapkan terima kasih kepada BPH Migas yang selalu hadir bersama Pemprov Kepri dalam berupaya melayani masyarakat agar subsidi BBM tepat sasaran,” ujarnya.
Luki melanjutkan, inisiatif kartu BBM yang dilaksanakan Pemprov Kepri telah menarik perhatian pemerintah pusat dan menjadi percontohan bagi daerah lain.
Pemantauan lapangan
Usai pertemuan, Panitia BPH Migas mendatangi SPBU di Kota Batam dan belajar langsung mengenai penerapan kartu BBM di lapangan.
Anggota Komite BPH Migas Vahudi Anas dalam kunjungan tersebut mengatakan, penerapan pembelian bahan bakar preferensial menggunakan kartu bahan bakar di Kota Batam secara umum berjalan lancar.
“Di Kota Batam, seluruh angkutan umum sudah menggunakan kartu BBM untuk membeli BBM bersubsidi. Ini merupakan perkembangan baru yang menjamin penyaluran BBM bersubsidi sesuai tujuan, tepat jumlah, dan tepat keuntungan,” ujarnya.
BPH Migas dan Pemprov Kepri akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi agar kartu BBM dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk melayani masyarakat sebagai konsumen pengguna.
“Kami sedang melakukan uji coba dan mengedukasi operator SPBU tentang prioritas dalam proses integrasi layanan kepada konsumen menggunakan kode QR dan kartu bahan bakar. Kami berharap penerapan kartu bahan bakar terus ditingkatkan dan dapat dikembangkan di daerah lain. provinsi agar masyarakat merasa aman, nyaman dan mampu memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Syakyakirti, perwakilan Dinas Provinsi Kepri dan USA dari PT Pertamina Patra Niaga wilayah Kepri Bagus Handoko.
Leave a Reply