Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga selesainya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
“Kami akan mencermati kebijakan pemerintah pusat, misalnya soal bansos,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, penyaluran bansos menjadi titik rawan jika dilakukan saat pilkada.
Teguh menjelaskan, jika bansos pasca Pilkada bisa disalurkan tanpa mengurangi fokus masyarakat, maka Pemprov DKI bersedia mengikuti arahan tersebut.
“Kalaupun ada kegiatan yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu, kami akan mendalaminya juga. Tidak perlu sebelum pilkada, tapi lebih bijaksana jika dilakukan setelahnya,” kata Teguh.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang kepala daerah menyalurkan bantuan sosial hingga Pilkada 2024 usai.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membenarkan surat larangan penyaluran bansos itu ditandatangani pada Rabu (13/11).
Pemberian bantuan sosial yang dihentikan sementara pada Pilkada 2024 merupakan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, pembayaran bansos yang disalurkan kementerian tidak perlu ditunda selama penyalurannya dilaporkan.
Apalagi, penyaluran bansos bersifat darurat dan harus dipercepat karena merupakan program Kementerian Keuangan untuk menurunkan stunting.
Leave a Reply