Istanbul (ANTARA) – Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdulati membahas upaya gencatan senjata di Gaza dan Lebanon serta krisis Sudan dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken pada Minggu (11/3).
Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir, kedua menlu membahas upaya untuk segera mencapai gencatan senjata di Gaza dan menyelesaikan situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Abdulati menegaskan kembali kecaman Mesir atas tindakan Israel yang memblokir bantuan kemanusiaan dan menghalangi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dalam memenuhi misinya.
Dia menekankan pentingnya memperkuat Otoritas Palestina dan memperlakukan Tepi Barat dan Gaza sebagai satu wilayah Palestina dengan tujuan mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara Palestina.
Kedua pejabat tersebut juga membahas perkembangan politik dan situasi di Lebanon.
Abdelati menekankan perlunya upaya internasional untuk mencapai gencatan senjata di Lebanon, pengurangan ketegangan, implementasi penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 dan penyediaan bantuan kemanusiaan sebagai respons terhadap krisis serius di Lebanon.
Resolusi 1701, yang diadopsi pada 11 Agustus 2006, menyerukan penghentian permusuhan antara Lebanon dan Israel, serta pembentukan zona demiliterisasi antara Garis Biru dan Sungai Litani di Lebanon selatan, yang akan diawaki oleh Tentara Lebanon dan Pasukan Sementara diminta agar Amerika Serikat waspada. di Lebanon (UNIFIL).
Abdelati mengutuk pelanggaran Israel terhadap tanah Lebanon dan serangannya terhadap UNIFIL, yang melanggar kedaulatan Lebanon dan hukum internasional.
Menyinggung isu-isu internal Lebanon, ia membahas upaya Mesir untuk menghilangkan kekosongan presiden di Lebanon dan mencatat pentingnya pemilihan presiden tanpa pengaruh eksternal.
Hingga September 2022, Parlemen Lebanon gagal memilih kepala negara sebanyak 12 kali.
Kedua pejabat tersebut juga membahas situasi yang memburuk di Sudan, serta upaya untuk mencapai gencatan senjata dan memastikan akses kemanusiaan.
Abdulati menekankan pentingnya melindungi institusi negara Sudan, melindungi integritas wilayah Sudan dan meningkatkan bantuan kemanusiaan.
Pada pertengahan April 2023, konflik antara tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) telah menewaskan lebih dari 20.000 orang dan membuat lebih dari 11 juta orang mengungsi, menurut PBB.
Seruan internasional untuk mengakhiri konflik semakin meningkat, dengan jutaan orang menghadapi kelaparan dan kematian akibat kekurangan pangan yang parah di 13 negara bagian Sudan.
Sumber: Anatolia
Leave a Reply