Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Barat telah memetakan tiga kelompok besar Tempat Pemungutan Suara (TPS) Rentan di wilayah setempat untuk mengantisipasi gangguan pada hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Bawaslu Jakarta Barat, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Abdul Roup
Jelas tiga kelompok saat ini
Dikonfirmasi di Jakarta pada hari Rabu.
Ketiga kelompok tersebut adalah kerentanan TPS yang paling sering terjadi, kerentanan TPS yang sering terjadi, dan kerentanan TPS yang tidak terlalu sering terjadi namun tetap harus diantisipasi.
Pemetaan yang dilakukan pada 10-15 November 2024 ini dilakukan terhadap delapan variabel dan 25 indikator yang diambil dari 3.452 TPS Jakarta Barat di 56 kecamatan yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya.
“Sebanyak 707 TPS rentan dari 3.452 TPS yang ada hasil pemetaan di Jakarta Barat,” kata Roup.
Roup mengungkap tujuh indikator klaster kerentanan TPS yang paling umum, lebih spesifiknya, pertama, terdapat 77 TPS dengan pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (PLT).
Setelah itu, 228 TPS telah dilakukan pemindahan pemilih (DPTb), 155 TPS didirikan di daerah rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi.
Selain itu, 61 TPS didirikan di dekat institusi pendidikan, yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih.
“Di 57 TPS terdapat pemilih DPT yang tidak lagi memenuhi syarat (TMS), misalnya sudah meninggal dunia atau berganti status menjadi TNI/Polri,” kata Roup.
Di 23 TPS tersebut terdapat penyelenggara pemilu yang merupakan pemilih yang berdomisili di luar TPS tempatnya bekerja. Kemudian di 26 TPS terdapat calon pemilih yang memenuhi syarat (MS) namun tidak terdaftar dalam DPT (DPK Potensial).
Selain itu, terdapat juga sejumlah TPS yang masuk dalam 12 subkluster TPS rentan yang sering terjadi, dan sejumlah TPS yang masuk dalam subkluster TPS rentan yang tidak terlalu umum namun tetap perlu diantisipasi. . .
Pihaknya menawarkan pengaduan masyarakat di semua tingkatan yang bisa diakses masyarakat, baik off-net maupun on-net.
“Kami juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilu di TPS, terselenggaranya pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta keakuratan data pemilih dan penggunaan hak pilih,” kata Roup.
Leave a Reply