ISTANBUL (ANTARA) – Afrika Selatan mengecam pengumuman Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bahwa tahun 2025 akan menjadi “tahun penerimaan” di Tepi Barat yang diduduki.
Kecaman tersebut dilanjutkan oleh Departemen Hubungan Internasional dan Kerja Sama Afrika Selatan pada Rabu (13/11), setelah Smotrich menyatakan telah memerintahkan persiapan untuk mencaplok permukiman di wilayah pendudukan Israel.
Departemen tersebut menekankan perlunya tanggapan yang kuat dari komunitas internasional terhadap perluasan pemukiman Israel di wilayah Palestina dan kebijakan provokatif Israel.
Lembaga penyiaran publik Israel, KAN, melaporkan pada Selasa (13/11) bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana memasukkan kembali isu reunifikasi Tepi Barat ke dalam agenda pemerintahannya ketika Presiden terpilih AS Donald Trump mulai menjabat. Pada bulan Januari 2025.
Pada tahun 2020, Netanyahu berencana untuk mencaplok pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Lembah Jordan sesuai dengan rencana perdamaian Timur Tengah yang diumumkan oleh Trump pada bulan Januari tahun itu.
Saat itu, wilayah yang direncanakan Netanyahu untuk dianeksasi adalah sekitar 30 persen dari Tepi Barat.
Namun rencana tersebut tidak terealisasi karena tekanan internasional dan ketidaksetujuan AS.
Hukum internasional menganggap Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai “wilayah pendudukan”, dan semua pembangunan pemukiman Israel di sana adalah ilegal.
Sumber: Anatolia
Saat Iran menyerang Israel, gelombang rudal turun ke Tepi Barat
Leave a Reply