Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan kesatuan ASEAN sebagai modal inti pembangunan hak asasi manusia (HAM) di kawasan.
Hal itu diungkapkannya pada pembukaan Dialog Hak Asasi Manusia ASEAN ke-6 yang digelar di Jakarta, Selasa.
“Bersama ASEAN, kita telah menciptakan sebuah keluarga dekat yang memperjuangkan kepentingan bersama di kancah dunia,” kata Arrmanatha dalam keterangan tertulis Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Indonesia.
Ia menyerukan komitmen yang lebih kuat untuk menghormati hak asasi manusia di semua negara ASEAN.
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha juga menyoroti berbagai tantangan ASEAN ke depan, seperti meningkatnya ketidakadilan global, kegagalan penegakan hak asasi manusia, penerapan hukum internasional secara selektif, dan kekerasan yang terjadi di dan sekitar Gaza, Palestina.
Untuk itu, Indonesia menghimbau ASEAN untuk terus berdiri teguh sebagai penjaga perdamaian dan martabat manusia, baik di dalam maupun di luar kawasan.
Sementara itu, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap pendekatan inklusif dan melibatkan berbagai pihak dalam mengarahkan perspektif hak asasi manusia.
Mugiyanto juga mengakui besarnya kontribusi lembaga hak asasi manusia nasional, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Melalui misi Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, Mugiyanto menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia sebagai pilar utama pemerintahan saat ini.
“Visi kami adalah menciptakan kawasan di mana semua orang bisa hidup bebas, di mana suara didengar dan setiap individu punya kekuatan untuk mencapai potensi maksimalnya,” ujarnya.
Dialog Hak Asasi Manusia ASEAN ke-6 mendapat perhatian khusus karena diselenggarakan pasca diadopsinya Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Dokumen Dialog Hak Asasi Manusia ASEAN Tahun 2023.
Deklarasi yang disepakati pada masa kepemimpinan Indonesia di ASEAN menandai langkah penting menuju pelembagaan dan kelanjutan dialog hak asasi manusia di ASEAN.
Perwakilan AICHR Indonesia Yuyun Wahyuningrum menekankan bahwa dialog mengenai hak asasi manusia harus dilanjutkan di masa depan karena ini merupakan langkah maju dalam akuntabilitas dan transparansi dalam pemajuan hak asasi manusia di kawasan.
“Melakukan dialog ASEAN mengenai hak asasi manusia sangat penting untuk menciptakan lingkungan regional yang lebih menghormati hak asasi manusia,” kata Yuyun.
Dialog Hak Asasi Manusia ASEAN merupakan inisiatif Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 2013. Dialog ini dirancang sebagai forum bagi negara-negara ASEAN untuk berdiskusi secara terbuka dan seimbang mengenai hak asasi manusia di kawasan.
Tidak hanya melibatkan perwakilan pemerintah, Dialog HAM ASEAN juga mengundang perwakilan Komisi Nasional HAM ASEAN, serta akademisi dan organisasi masyarakat sipil di kawasan Asia Tenggara.
Leave a Reply