Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administratif Jakarta Timur meminta warga melapor jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beroperasi di wilayah tersebut yang berhubungan dengan politik praktis dan tidak netral dalam Pilkada Jakarta 2024.
“Kami berpesan untuk menjaga netralitas agar tidak terekspos atau terlibat dalam politik praktis. Kalau ada (pejabat publik tidak netral), kami akan bertindak sesuai aturan,” kata Wali Kota Jakarta Timur M Anwar. Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin.
Ari Budi Yuswanto, Kepala Subkelompok Pembinaan Ideologi, Visi Nasional dan Kebijakan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur, meminta masyarakat melaporkan jika ada ASN yang tidak netral pada Pilkada 2024.
Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran tentang netralitas ASN/PNS.
“Kami meminta masyarakat mendengarkan melalui saluran pengaduan yang disiapkan atau disiapkan Pemda DKI di media sosial, kemudian melalui email, atau melalui sarana lainnya,” kata Ari.
Semua instansi, kata dia, memiliki kontrol internal sehingga menjadi prioritas untuk mencegah pegawai negeri sipil yang netral ikut serta dalam Pilkada Jakarta.
Sejauh ini, pihaknya belum menerima pengaduan dari aparatur sipil negara yang netral.
“Sejauh ini belum ada temuan dan kami berupaya memastikan tidak ada, karena sekecil apa pun sudah melanggar prinsip dasar pemilu kita yang bebas dan adil, termasuk prinsip netralitas,” ujarnya. .
Berdasarkan hasil pemungutan suara, KPU DKI Jakarta menetapkan Ridwan Kamil-Suswono sebagai calon nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai calon nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno sebagai calon nomor urut 3. DKI. Pilkada Jakarta yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
Leave a Reply