Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia memperingati Hari Oeang RI (HORI) pada tanggal 30 Oktober setiap tahunnya, bertepatan dengan dikeluarkannya mata uang pertama kali pada tahun 1946.
Perayaan tersebut tidak hanya memperingati dikeluarkannya mata uang pertama oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1946, namun juga mencerminkan perjalanan panjang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mengelola keuangan negara.
Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan kontribusi Kementerian Keuangan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dari waktu ke waktu.
Oleh karena itu, perayaan tahunan HORI menjadi insentif penting bagi Kementerian Keuangan untuk merefleksikan peran lembaga dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pada tahun 2024, HORI akan berusia 78 tahun dan merayakannya bersama tim Kementerian Keuangan dengan motto “Pelayanan Ikhlas, Perubahan Berkelanjutan”. Tema ini menekankan pentingnya peran Kementerian Keuangan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan memastikan pemerataan kekayaan, serta mewujudkan filosofi menciptakan organisasi pengelolaan keuangan publik yang fleksibel dan cerdas yang mengawasi perubahan dengan efisien dan transparan. pengelolaan keuangan publik.
Peran dalam pembangunan ekonomi
Kementerian Keuangan terutama bertanggung jawab merumuskan kebijakan fiskal untuk menjamin stabilitas perekonomian. Kebijakan ini mencakup pengelolaan fiskal, pengumpulan pajak, dan belanja pemerintah.
Ekonom Senior Dr. M. Chatib Basri pernah mengatakan bahwa kebijakan fiskal yang sehat akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan meningkatkan daya saing nasional.
Untuk itu, Kementerian Keuangan berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan melalui berbagai program reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan.
Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan Treasury berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk pengelolaan keuangan yang baik dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Dalam pembangunan infrastruktur, Kementerian Keuangan berperan penting dalam membiayai proyek infrastruktur yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan pekerjaan umum lainnya dapat terlaksana dengan baik apabila anggaran dialokasikan secara memadai.
Menurut studi yang dilakukan oleh Institute of Economic and Social Research (IESR), satu dolar yang diinvestasikan pada infrastruktur menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar dua dolar.
Kementerian Keuangan bertanggung jawab melaksanakan program jaminan sosial bagi masyarakat, terutama di masa sulit seperti pandemi Covid-19. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu jutaan masyarakat Indonesia bertahan hidup.
Menurut pendapat Associate Professor. Bambang Brodjonegoro mengatakan, “Jaminan sosial yang kuat merupakan jaminan stabilitas ekonomi dan sosial jangka panjang.”
Program Transformasi Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan telah melalui banyak reformasi dalam sejarahnya, terutama setelah krisis mata uang tahun 1997-1998. Reformasi ini mencakup pembuatan kebijakan fiskal yang lebih proaktif, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan.
Kementerian Keuangan telah meluncurkan sejumlah inisiatif reformasi perpajakan, termasuk pengembangan sistem perpajakan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah secara aktif merencanakan dan melaksanakan kebijakan untuk mengantisipasi perubahan perekonomian. Hal ini termasuk mengelola anggaran, pendapatan pajak, dan belanja pemerintah untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan mengurangi risiko ketidakstabilan ekonomi.
Kementerian Keuangan terus memperkuat kapasitas organisasi untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Program pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai pemerintah di sektor keuangan merupakan langkah penting.
Ekonom Dr Faisal Basri pernah mengatakan Kementerian Keuangan harus mampu tidak hanya mengelola anggaran tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Terkait pemanfaatan teknologi, adopsi teknologi informasi dalam layanan keuangan publik seperti e-budgeting dan e-reporting membantu masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan dengan lebih mudah.
Menteri Keuangan Shri Mulyani yang telah menjabat Menteri Keuangan selama tiga periode di pemerintahan, secara konsisten menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan keuangan untuk menjawab tantangan global. “Kita harus beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan teknologi,” selalu berpesan.
Memperingati Hari Oeang Republik Indonesia ke-78 tahun 2024 merupakan pengingat dan motivasi untuk meningkatkan peran Kementerian Keuangan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kementerian Keuangan telah memberikan kontribusi yang signifikan melalui penerapan kebijakan fiskal yang baik, pembangunan infrastruktur, dan program jaminan sosial.
Kesimpulan dan hasil penelitian para ahli menunjukkan bahwa langkah yang diambil Kementerian Keuangan tidak hanya rasional tetapi juga sangat penting bagi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai bagian dari masyarakat, kita semua mempunyai tanggung jawab untuk mendukung inisiatif Departemen Keuangan untuk menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Karena komitmen dan kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan dunia yang terus berubah, Kementerian Keuangan harus mampu menjaga dan membangun keuangan publik yang kuat untuk mencapai tujuan pemerintah.
*) Dr. M. Laki Akbar, S.Sos, M.C., Kepala Bidang Informasi dan Pengolahan Dokumen Pajak, Jambi
Leave a Reply