JAKARTA (ANTARA) – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTE) Kabupaten Pamkesan, Jawa Timur berharap pemerintahan Presiden Provo berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui kebijakan pemajuan budidaya tembakau di Tanah Air.
Samukra, Ketua Dewan Pimpinan Industri APT Pamkesan, mengatakan pemerintah harus memberikan dukungan teknis untuk budidaya tembakau dan cengkeh, akses permodalan dan menciptakan infrastruktur yang baik agar produksi optimal dan berkelanjutan.
APTI juga berharap Presiden tidak ikut serta dalam Framework Convention on Tobacco Control (FTCC) karena konvensi tersebut tidak menyentuh kehidupan para pemangku kepentingan ekosistem tembakau dari hulu hingga hilir.
“Kami meminta Presiden menolaknya untuk melindungi ekosistem tembakau nasional dari tekanan internasional melalui FCTC,” kata Jakarta melalui telepon, Jumat.
Samukra juga berharap Presiden mengkaji ulang rancangan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2023 Kementerian Kesehatan (RPMK) tentang pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 dan Keamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.
Menurut dia, produk legal yang dihasilkan Kementerian Kesehatan akan berdampak ganda terhadap kelangsungan usaha Industri Tembakau (IHT) dan mengancam kehidupan petani tembakau dan anyelir di Tanah Air.
Sementara itu, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan Homaidi menambahkan, permintaan pasar terhadap tembakau tidak pernah berkurang sehingga produksinya harus selalu prima untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri dan internasional.
Ia mengatakan tembakau memiliki tempat tersendiri bagi Indonesia, sehingga pemerintah harus mengambil tindakan, mengontrol mekanisme dan regulasi yang tepat, agar tembakau nasional menjadi kawasan strategis tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi pelaku lainnya.
Homaidi mengatakan tujuan yang ingin dicapai antara lain peningkatan produksi tembakau, kesejahteraan petani dan pekerja tembakau, serta revitalisasi industri tembakau melalui instansi terkait berupa dukungan sarana dan prasarana.
Di bidang pertanian, ia juga menyampaikan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah bersifat mengikat pemerintah pusat, seperti peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan petani melalui dukungan baik materiil maupun keterampilan.
Sementara itu, di sektor off-farm, kebijakan dan program pemerintah terus fokus pada perbaikan dan peningkatan daya saing industri tembakau melalui kegiatan revitalisasi yang juga bertujuan untuk merangsang pengembangan sektor hulu.
“Ini merupakan langkah Presiden Provo dan Kabinet Merah Putih untuk bersatu dengan ekosistem tembakau yang sangat berkontribusi bagi negara,” ujarnya.
Leave a Reply