Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyiapkan audit kinerja tematik nasional Prioritas Nasional (PN) 6 untuk menilai upaya pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengatasi tantangan peningkatan kualitas lingkungan, membangun ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. mengubah. dan pembangunan rendah karbon.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota BPK VII Slamet Edy Purnomo pada rapat pembukaan Kelompok Kerja Kajian Kinerja Tematik Nasional (pokja) PN 6 dan Workshop Persiapan Detail Ujian Kinerja Tematik Nasional PN 6 di BPK. Markas Besar, Jakarta, Selasa.
“Tujuan dari keahlian ini adalah untuk menilai upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menyelesaikan permasalahan terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon,” ungkapnya. Membanting.
Banyak satuan dan satuan kerja yang diperiksa dalam audit kinerja ini. Hal ini dianggap cukup kompleks dan merupakan risiko audit.
Untuk itu dibentuklah Pokja Pengendalian Kinerja Tematik Nasional PN 6 untuk mendukung pelaksanaan pengendalian tersebut.
Ia berharap dengan adanya lokakarya ini seluruh staf yang terlibat dalam gugus tugas dapat memahami tugas dan tanggung jawab dalam struktur gugus tugas secara memadai sehingga dapat berfungsi maksimal dalam mendukung pemeriksaan.
Kelompok kerja pemeriksaan mencakup seluruh pejabat pimpinan tingkat menengah dan tinggi serta perwakilan masing-masing pemeriksa keuangan negara (AKN), termasuk perwakilan satuan kerja BPK dan satuan kerja terkait lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa Pokja telah menjadi wadah untuk berkumpul dalam suatu proses pemeriksaan terpadu untuk mencapai satu tujuan, yaitu mencapai hasil pemeriksaan yang bermutu dan bermanfaat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. ke PN 6,” ujarnya.
Mengingat PN 6 sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat yaitu lingkungan hidup dan bencana alam, kami berharap hasil keahlian ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis, penting dan topikal yang muncul di masyarakat.
“BPK harus mampu memberikan rekomendasi kebijakan kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik secara vertikal maupun horizontal, karena audit lingkungan hidup dan bencana tidak dapat dilakukan sebagian oleh lembaga pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK harus mendapat rekomendasi, diikuti dengan pertimbangan semua yang ada. sumber daya dan rekomendasi yang harus disertai dengan indikator yang jelas dan terukur,” ujarnya.
Leave a Reply