Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerukan pentingnya faktor sosial ekonomi dalam pengelolaan ikan tuna berkelanjutan di Samudera Hindia.
Visi tersebut disampaikan melalui berbagai intervensi pada pertemuan Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) (Satgas Sosio-Ekonomi).
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Trian Yunanda, Staf Ahli Sementara Kementerian Publik dan Antar Lembaga, mencatat pada pertemuan tersebut bahwa aspek sosial ekonomi Indonesia mungkin konsisten dengan prinsip kriteria penetapan kuota tuna. dan spesies serupa di Samudera Hindia yang saat ini sedang diselesaikan.
“Selain itu, inisiasi kerja sama Indonesia dengan negara-negara pesisir melalui Coastal States Alliance (CSA) sangat penting untuk memastikan posisi dan kepentingan Indonesia dalam CSA terpenuhi secara efektif dan adil.” Indonesia juga telah menawarkan diri untuk memimpin pertemuan CSA dan mempertimbangkan untuk menjadi tuan rumah sekretariat di masa depan, kata Trian dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Lothariya Latif, Direktur Jenderal Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatakan dimasukkannya faktor sosial ekonomi dalam pembahasan rezim alokasi sangat penting dalam eksploitasi dan pengelolaan tuna di kawasan Samudera Hindia.
“Melalui forum ini, kita akan mendorong integrasi faktor sosial ekonomi yang nantinya menjadi indikator kriteria penentuan alokasi kuota ikan tuna dan sejenisnya di Samudera Hindia,” ujarnya.
Selain itu, pada acara IOTC, perwakilan Indonesia menyambut baik terpilihnya Umi Muawana dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai ketua gugus tugas.
Leave a Reply