Jakarta (ANTARA) – Peran industri migas dalam menjamin ketersediaan pasokan gas bumi akan sangat berkontribusi dalam mendorong kebijakan pemurnian nikel pada masa pemerintahan Presiden Prabow Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Pasokan gas bumi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi industri nikel akan mendukung kebijakan pemurnian nikel nasional di masa depan,” ujar Vice President PetroChina Internasional Jabung Ltd Gusminar yang menjadi pembicara pada panel bertajuk “The Future of Nickel” . Pemurnian di Indonesia: Memperkuat Kelembagaan dan Tata Kelola, Mengelola Transisi Hilir Nikel yang Adil untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Manusia”, di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta, Jumat.
Gusminar mengatakan, cadangan gas terbukti (P1) Indonesia saat ini sebesar 35,30 TSCF dari total potensi 54,76 TSCF yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data pemerintah, realisasi penyaluran gas bumi dalam negeri pada tahun 2023 mewakili 3.745 BBTUD dari total produksi gas sebesar 6.637 BBTUD. Penggunaan gas bumi pada industri terbesar sebesar 1.515,8 BBTUD (40,5 persen).
“Secara bertahap, pemerintah sendiri telah mengurangi porsi ekspor gas dan/atau LNG yang biasanya berbentuk kontrak jangka panjang dan mengalihkannya ke dalam negeri melalui kebijakan yang mengutamakan penggunaan gas untuk memenuhi kebutuhan gas bumi dalam negeri. Jadi kami optimis dengan pemurnian nikel bangsa, kata Gusminar dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat malam.
Menurut Gusminar, kebutuhan listrik smelter terbesar di Sulawesi mencapai 11.139 megawatt (MW) pada tahun 2030. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, kata dia, pemerintah telah berupaya memastikan energi gas alam yang bersih dengan kebutuhan sekitar 2.500 juta kaki kubik per hari tersedia di wilayah tersebut dan dari wilayah lain yang didistribusikan melalui pipa atau LNG sebagai bagian dari komitmen. transisi ke energi bersih.
“Kami berharap dengan dipastikannya pasokan gas ini, pengolahan nikel lebih lanjut akan terpacu, terutama untuk memenuhi kebutuhan energi pabrik-pabrik tersebut,” kata Gusminar.
Pembicara lainnya, Ketua Kadin Kalbar Arya Rizki Darsana, mengatakan pasokan gas dan listrik sangat penting untuk menjamin keberlangsungan industri nikel di masa depan.
“Selain dapat meningkatkan pendapatan negara, pengalihan nikel juga penting untuk pemerataan perekonomian. “Penguatan kelembagaan dan tata kelola yang baik akan menjadi landasan penting untuk menjamin manfaat jangka panjang dari sektor nikel,” ujarnya.
Ketua komisi
“Dengan teridentifikasinya 26 mineral kritis dan 22 mineral strategis, langkah selanjutnya adalah memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik,” kata Bambang.
Bambang menegaskan, pihaknya juga menyampaikan kebijakan ke bawah baik melalui jalur parlemen maupun eksekutif. Apalagi, menteri tim ekonomi di kabinet Probov-Gibran banyak yang berasal dari kader Golkar, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri ESDM.
“Kami optimis dan siap berkontribusi untuk menjadikan kebijakan Presiden Prabov optimal dan mampu memberikan nilai tambah sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Bambang.
Pakar mineral dan batubara Siamsu Daliend menambahkan, pihaknya sangat mendukung kebijakan daur ulang nikel yang dilakukan pemerintah saat ini. Oleh karena itu, daur ulang nikel memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
“Melalui langkah strategis ini, kami berharap pemurnian nikel di Indonesia dapat semakin kompetitif di pasar global, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Leave a Reply