Jakarta (ANTARA) – Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyatakan separuh warga Jakarta kini masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari dalam rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Jumat,
Menjelaskan, DTKS merupakan master data yang memuat kebutuhan pelayanan sosial, penerima bantuan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
DTKS menjadi acuan untuk menentukan penerima manfaat program bantuan sosial (bansos) yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Hampir 5,3 juta penduduk DKI Jakarta terdaftar di DTKS. Kalau melihat jumlah penduduk DKI Jakarta yang berkisar 10 juta jiwa, hampir setengahnya masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Premium mengatakan Dinsos rutin melakukan koreksi data sasaran sebulan sekali. Sebab, masyarakat tidak selalu berada pada garis kemiskinan sehingga membutuhkan bantuan sosial, ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta saat ini menerapkan mekanisme pendaftaran DTKS secara pasif, tidak aktif. Pendaftaran pasif adalah pendaftaran bagi masyarakat yang sudah menerima bansos namun belum terdaftar di DTKS.
Kebijakan ini dilakukan karena banyak penerima bansos yang sebelumnya tidak terdaftar di DTKS. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian mengeluarkan surat edaran nomor 11 tahun 2020 yang menyatakan seluruh penerima bansos harus terdaftar di DTKS.
Oleh karena itu, Pemprov DKI memutuskan seluruh penerima bansos harus terdaftar di DTKS. Dalam surat KPK disebutkan seluruh penerima bansos harus terdaftar di DTKS.
“Jika penerima bansos tidak terdaftar di DTKS, maka harus terdaftar di pemerintah daerah,” kata Premi.
Ditambahkannya, dalam registrasi DTKS
Ada 14 tahapan yang akan dilalui termasuk verifikasi dan validasi di lapangan oleh petugas.
Leave a Reply