Jakarta (Antara) – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurthy Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden ke-6 RI) Christina Herawati atau Ani Yudhoyono merupakan sosok muda.
AHY merupakan lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara, kemudian lulus Akademi Militer (Akmil) dengan predikat tertinggi dan mendapat penghargaan Adhi Makayasa Nakshatra. AHY juga memiliki tiga gelar pascasarjana. Baru-baru ini, AHY memperoleh gelar PhD dari Universitas Airlanga.
Setelah lulus dari Akademi Militer AHY, ia menduduki jabatan penting, mulai dari pemimpin peleton Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tenkorak dalam operasi rekonstruksi Aceh hingga ditugaskan sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanik 203, Arya Kemuning. Danian merupakan posisi perwira terakhir di infanteri ini dan pangkat terakhir merupakan hal yang penting.
Setelah mengakhiri karir militer karena pensiun dini, AHY terjun ke dunia politik saat diminta menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2017, dan kemudian terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat AHY 2020 -2025. AHY juga mendirikan Yudhoyono Institute
Kalahkan mafia tanah
Sebelum menjadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Daerah, AHY menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah Presiden ke-7 Joko Widodo.
Sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada tahun 2024, AHY telah menunjukkan kepiawaiannya dalam mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN maupun dengan pimpinan Kementerian Negara/Lembaga lainnya, khususnya di bidang pemberantasan mafia tanah.
Selain itu, tindakan cepatnya sebagai menteri juga menjadi prestasi tersendiri bagi AHY dalam menyukseskan penerapan sertifikat elektronik di kantor pertanahan.
Tugas dan pekerjaan rumah
Sebagai jabatan baru di pemerintahan Prabowo-Gibran, tugas pertama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Daerah adalah mendefinisikan kembali program pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai prioritas lima tahun ke depan.
Menko harus segera melakukan konsolidasi kegiatan dan berkoordinasi erat dengan kementerian teknis di bawahnya serta bekerja sama dengan Otoritas Investasi Indonesia (INA) dalam investasi pembangunan infrastruktur.
Terlebih lagi, Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam pidato pengukuhannya, memasang target Indonesia akan mencapai swasembada pangan dalam 4-5 tahun, sehingga koordinasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur air menjadi sangat penting.
Menko juga harus mempersiapkan dari awal standar operasional prosedur sosialisasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang lahannya akan terkena dampak proyek pembangunan. Hal ini penting untuk mencegah terulangnya konflik lahan dengan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, seperti yang terjadi di Rempang. Batam dan Kepulauan Riau.
Tugas Menko Infrastruktur dan Pembangunan Daerah lainnya adalah memfokuskan dan menyeimbangkan kembali pembangunan infrastruktur antara desa dan kota, jalan nasional, jalan tol, bendungan, saluran irigasi tersier, dan lain-lain.
Tugas ini menjadi penting karena adanya proyek Prabowo-Gibran yang mengembalikan peran desa tidak hanya sebagai sumber lumbung pangan nasional, tetapi juga sebagai lingkaran baru pemerataan ekonomi. Melalui desa wisata.
Menko juga harus menyiapkan koordinasi antar kementerian/lembaga untuk peluncuran proyek 3 juta rumah per tahun, sebuah program super strategis yang bertujuan untuk menyediakan perumahan terjangkau bagi masyarakat dan khususnya kelompok berpenghasilan rendah (MBR) dan generasi muda. .
Pekerjaan rumah yang harus dilakukan Menteri Koordinator Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Daerah adalah pembangunan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan.
Hikmah selanjutnya adalah pembangunan berkelanjutan Ibukota Negara Republik Indonesia Kalimantan Timur (IKN) sebagai ibu kota baru Indonesia. Prioritas pertama Menko adalah meningkatkan koordinasi dan keselarasan kepentingan Otoritas IKN dengan Kementerian/Lembaga Teknis (L/L).
Tanggung jawab Menko Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Daerah yang besar dan luas sebagai Kementerian Koordinator baru yang pertama tentu membutuhkan sosok yang fokus, berjiwa muda, dan energik seperti AHY.
Leave a Reply