Jakarta (Antara) – Presiden Suentouto dari Indonesia Prabo menekankan bahwa akan ada organisasi dalam bentuk format pengangguran dalam pengangguran.
Read More : BTN: Kerugian akibat developer nakal capai Rp1 triliun
Ini dirujuk oleh Presiden Profobo ketika menyatakan aturan terbaru untuk hasil sumber daya keuangan transmisi (DHE SDA) di PP No. 825 Merdeka Palace, Jakarta, pada hari Senin.
“Dalam artikel ini, sanksi manajemen telah ditolak dalam bentuk penangguhan layanan ekspor kepada mereka yang tidak menggunakan prosedur publik ini,” Presiden Profobo.
Dalam deskripsinya, presiden mengatakan bahwa pemerintah dilakukan oleh PP yang ditawarkan kepada eksportin untuk mempertahankan stabilitas bisnis mereka, yaitu para pedagang diizinkan menggunakan DHE SDA, yang ditetapkan dalam Rupiah tujuan yang sama.
Selain itu, pedagang eksternal memiliki izin untuk mempertahankan jenis keuangan pelestarian keuangan keuangan di non-kepentingan dan akun pemerintah dan pembayaran mata uang asing.
Tiba -tiba, akun khusus juga dapat digunakan untuk membayar pengadaan barang dan jasa dalam hal penggunaan, bahan atau produk yang tidak tersedia dan tersedia, tetapi hanya sebagian dari krisis keuangan internasional.
Pemerintah juga mengizinkan dana ini digunakan untuk membayar pinjaman untuk membeli barang besar.
Tujuan menempatkan 100% dari DHE SDA dalam waktu 12 bulan dari layanan yang berhasil setiap tahun. 1 Maret 2025.
Di apartemen sebelumnya pada pertemuan kabinet, Profobo melihat kebijakan mengatur tanggal Bank dan Sound National Conditional.
Menurut presiden, pedagang eksternal menggunakan pusat kredit di Bank Nasional, harus memberikan keuntungan dari hasil bisnisnya dari bank dari Indonesia.
“Saya pikir ini alami, ini masuk akal.
Leave a Reply