Pemerintah Jakarta (Antara) melalui Kementerian Keuangan terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan non -taks (PNBP) dari berbagai sektor di luar dividen Perusahaan Negara (BMN).
Upaya pertumbuhan dilakukan setelah gudang dividen BMN, yang dialihkan ke Badan Manajemen Investasi (BPI) dan Antara, kemudian Kementerian Keuangan karena optimalisasi pendapatan di Sektor Sumber Daya Alam (SDA), Layanan Menteri/Institusional (K/L) dan Badan Layanan Publik (BLI).
“Untuk PNBP dari target APBN 513,6 triliun, itu mungkin hanya akan mencapai RP477,2 triliun. Ini karena fakta bahwa dividen Rp80 triliun sekarang telah memasuki anggaran negara dan di antara” Menteri Keuangan, Sri Moyani Indawati, dikutip di Jakarta pada Jakarta.
Dengan kondisi ini, diharapkan pencapaian PNBP hanya akan mencapai 92,9 persen dari target. Namun, pemerintah dikurangi sehingga dampak negatif dari transfer dana tidak muncul sepenuhnya.
Sri Mulyani mengatakan bahwa partainya sedang berusaha mengurangi potensi kehilangan pendapatan hingga hanya setengahnya, menempatkan sisanya melalui pendapatan baru.
“Dengan beberapa langkah, kami akan mengurangi atenuasi, sehingga perbedaannya hanya sekitar Rp40 triliun. Ini berarti bahwa PNBP mencari resepsi baru Rp40 triliun, sehingga koreksi Rp80 triliun tidak terlihat cukup,” katanya.
Namun, Sri Mulyani menekankan keberadaannya dan antara nilai strategis untuk ekonomi nasional. Badan manajemen investasi dianggap mampu mendorong aliran investasi besar, terutama di sektor strategis dan nilai yang lebih tinggi.
Dengan strategi diversifikasi dan mengoptimalkan PNBP di berbagai sektor, pemerintah berharap bahwa keberlanjutan pajak akan dipertahankan, tanpa terlalu bergantung pada dividen Bumb yang diendapkan.
Sementara itu, Direktur Anggaran Negara Direktorat Jenderal Anggaran Keuangan, Rofyanto Kurniawan, menekankan bahwa upaya untuk menyukai pendapatan dilakukan berdasarkan potensi sektor lain.
Sektor -sektor ini tidak termasuk -migas SDA PNBP, Layanan K/L dan kontribusi BLA.
“Yah, secara otomatis, menerima PNBP lain, ini dapat mengurangi setidaknya hasil yang akan masuk, maka itu tidak akan masuk,” jelasnya.
Dia memberi contoh, menerima dari Badan Layanan Publik (BLI), yang pada semester pertama tahun 2025 ditargetkan pada Rp30 miliar terbukti melebihi ekspektasi. Juga, dengan PNBP dari K/L, yang menunjukkan kinerja di atas target.
“PNBP-PNBP K/L, lalu Blu-Blu, ternyata pendapatan telah tumbuh, sehingga lebih tinggi dari yang ditargetkan dalam anggaran negara. Jadi secara otomatis mampu menutup hasil BMN,” kata Rofyanto.
Sampai semester pertama tahun 2025, total pencapaian PNBP RP2222.9 triliun atau sekitar 43,4 persen dari target tahunan tercapai. Kinerja ini didukung oleh non -migas SDA PNBP yang sesuai dengan RP55.5 triliun, minyak SDA dan gas, yang telah naik hingga Rp47.2 triliun, PNBP lainnya, seperti subsidi dan penjualan produk pendidikan Rp68.1 trilion dan BL Rp40.3 triliun.
Deposit dari hasil BMN yang dicatat dalam aset negara bagian yang terpisah (KND) masih RP. 11,8 triliun.
Leave a Reply