Jakarta (Antara) – Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Regional (Moneko IPK) menyerukan untuk mempercepat beberapa aturan penting, salah satunya adalah salah satunya – rancangan aturan pemerintah (CHP).
Draf Peraturan Pemerintah (CHP) tentang Kereta Cepat akan diinstruksikan untuk mengoordinasikan, memperbaiki dan memperkirakan berbagai masalah yang mungkin timbul dalam konstruksi dan pengoperasian kereta cepat.
“Kita perlu menggabungkan semua ini, karena kita perlu merencanakan dan memproses sistem transportasi nasional untuk waktu yang lama dan bahkan area,” katanya di Jakarta pada hari Rabu.
Selain menyelesaikan revisi Peraturan Presiden untuk Kereta Cepat, A.H. Dia juga mengusulkan untuk membuat angkatan kerja khusus untuk memastikan implementasi kebijakan optimal di bidang ini.
Pada perencanaan infrastruktur infrastruktur kereta cepat Jakarta-Surabaya, jika saat itu dapat dieksekusi ketika dapat dilakukan (game). Rencananya akan dilatih dan lebih rinci.
Menurutnya, rencana infrastruktur kereta cepat membutuhkan banyak sumber daya, serta mendukung berbagai pihak. Namun, jika itu dapat dilakukan, maka infrastruktur pelatihan cepat Jakarta-Surabaya dapat memberikan kepentingan ekonomi yang tinggi bagi masyarakat.
“Tetapi jika itu dilakukan lagi, seperti koneksi Jacartra-Surabaya, misalnya, musik yang digunakan oleh koneksi Jacartra-Surabaya, yang menggunakan lusinan atau ratusan juta, tetapi juga menyediakan monumen, tetapi juga nilai ekonomi yang tinggi,” katanya.
Dia sekali lagi mengatakan bahwa dia mempelajari kereta untuk menyelidiki kereta.
Leave a Reply