Kabar Harapan

Memberikan Informasi Terupdate Dalam Negri & Luar Negri

Kebijakan hapus kuota impor bentuk reformasi ekonomi

SURABAYA (Antara) – Republik Indonesia (DPR RI) memperkirakan bahwa langkah -langkah Presiden Freovo Subiano untuk memberantas preferensi untuk produk strategis adalah bentuk reformasi lanjutan dan kepercayaan ekonomi.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Shai, M

“Presiden mengambil langkah yang benar dan percaya diri. Ini membuka cara untuk meningkatkan struktur perdagangan nasional yang lebih baik dan lebih transparan,” kata sebuah pernyataan di Sorvia pada hari Kamis.

Namun, Hanifa mengatakan bahwa impor impor tidak boleh disediakan hanya karena tanpa kebijakan keamanan dan ekuitas.

Menurutnya, pemerintah masih bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produsen domestik tidak akan diselamatkan dalam kompetisi pasar bebas yang tidak benar.

“Pasar bebas harus disertai oleh bisnis nasional, terutama bagi mereka yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat untuk kehilangan ruang hidup mereka karena banjir produk impor,” katanya.

Kuda, yang merupakan staf Indonesia 2014-2019, mengatakan pemerintah harus mempertahankan kesetaraan dalam kebijakan pemesanan sambil mempercepat cabang impor.

Industri pengganti yang relevan adalah sektor strategis yang mampu memproduksi produk yang sangat tergantung di luar negeri.

Sementara terkait dengan strategi pemerintah untuk memperluas impor dari Amerika untuk menyeimbangkan hubungan perdagangan, Hanifa mengatakan bahwa pendekatan itu benar -benar diplomatik.

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa langkah tersebut harus tetap diarahkan, yang selektif dan membantu mendukung toleransi ekonomi nasional.

“Masukkan harus selektif dan saling melengkapi, dan tidak mengganti apa yang bisa dibuat.

Departemen PKB DPP juga menekankan pentingnya mengembangkan kebijakan ini sebagai bagian dari dialog yang adil dan bulat.

Hanifa mengatakan bahwa jika Indonesia membuka pasar untuk produk koperasi, akses ke pasar ekspor Indonesia juga harus dibuka.

“Langkah -langkah presiden sama. Sekarang yang tersisa adalah bagaimana pemerintah memegang keseimbangan antara efisiensi pasar dan amandemen pembangunan nasional,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *