Batam (Antara) -Menteri Transmigrasi Attital Sulaiman Surryanegara menekankan potensi Eco -City Proyek Strategis Nasional (PSN), dapat membuka 85.000 pekerjaan, sehingga program transmigrasi tetap menjadi prioritas bagi penduduk Batam lokal.
Read More : UNOC 2025 Prancis, RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi
“Jika sudah ada industri, itu dapat menciptakan lapangan kerja hingga 85.000 dan 200 triliun RPP dari pabrik kaca. Inilah yang kemudian kami harapkan dapat memberikan nilai ekonomi, tetapi tanpa menghapus masyarakat setempat,” kata Ontital, Selasa.
Dia juga menekankan bahwa staf lokal staf Batam lokal akan diberi prioritas untuk menyerap di industri.
“Dimungkinkan untuk datang dari daerah lain ke Batam, Rempang dan Galang, tetapi pertama -tama kami lebih suka penduduk setempat,” katanya.
Bagi penduduk yang bergantung pada kehidupan mereka dari laut, pemerintah juga mengembangkan berbagai program dukungan.
“Jika ada orang yang bekerja untuk nelayan, kami akan menyiapkan bantuan dalam bentuk kapal dan marina Vissers. Kami saat ini berkoordinasi dengan Kementerian Maritim dan Perikanan (CCP) untuk bekerja,” katanya.
Menteri Itital juga memastikan bahwa pemerintah tidak memaafkan proses transmigrasi yang terintegrasi.
“Saya berjanji bahwa jika sudah ada keputusan, Kementerian Transmasi akan membuka kantor dalam pemulihan. Ini adalah bukti bahwa pemerintah menganggap serius program ini,” tambahnya.
Menteri Infrastruktur dan Pengembangan Sanderihan Agus Harimurti Harimurti Yudhoyon (AHY) menekankan bahwa program transmigrasi di Kepulauan Riau tidak hanya mencoba untuk bergerak, tetapi juga untuk membuka pekerjaan dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.
“Kami ingin perkembangan ini memfasilitasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara masyarakat dan di antara daerah -daerah di Kepulauan Riah,” kata Ahy.
Kepulauan Riau, yang mengandung 96 persen perairan wilayah mereka, memiliki tantangan untuk pembangunan. Itulah sebabnya, menurut Ahy, pemerintah pusat mempromosikan integrasi antar daerah, terutama antara Batamo, Bintan dan distrik/kota lain di Kepulauan Riau.
“Ini membutuhkan kolektivitas dan pengembangan infrastruktur yang dapat mempertahankan pengelolaan sumber daya lokal dan meningkatkan keterampilan masyarakat,” katanya.
Dengan mengembangkan berbagai program dan jaminan, pemerintah berharap bahwa masyarakat dapat menerima perubahan ini untuk mengoptimalkan, dan untuk mengambil keuntungan dari peluang ekonomi yang akan tumbuh di kampus organik.
Leave a Reply