Jakarta (Antara) – DKI Jakarta Regional Link Council (DPRD) Aditya Sarena meminta agar Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Gubernur ditinjau dengan cermat.
“Kami menghargai lebih banyak kereta dorong (Premono diterapkan dengan baik dan diakuisisi dengan jawaban komunitas positif bahwa mereka harus dilindungi,” William pada hari Jumat di Jakarta.
William menunjukkan program pertukaran kerja yang belum mengenal banyak orang atau manfaat yang diumumkan oleh manajer Java baru -baru ini.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov) harus memverifikasi eksekusi program sehingga implementasinya bisa lebih optimal.
“Ternyata sekitar 47 persen penduduk Jakarta yang tidak tahu keberadaan pasar tenaga kerja. Kemudian banyak orang yang tidak mengendalikan pengangguran di Jakarta,” katanya.
Akibatnya, dia mengatakan itu harus menjadi evaluasi pemerintah provinsi Jakart. Program kerja yang adil harus mempengaruhi orang yang mencari pekerjaan di antara kesulitan ekonomi, yaitu, untuk melepaskan kekuatan untuk membeli di suatu tempat dan membeli kekuatan seseorang
Selain itu, Wudaon juga mendorong Prononia untuk melanjutkan wawancara dengan para pemangku kepentingan, terutama penduduk Jakarta untuk melindungi programnya.
“Dengan demikian, pemerintah provinsi DKI juga dapat mengetahui masalah warga yang secara langsung merasakan dampak dari program mereka,” katanya.
Leave a Reply