Jakarta (Antara) – Pemerintah provinsi DKI Jakarta (Pemprov) mendefinisikan banyak kondisi untuk sekolah swasta yang akan menghilangkan kontribusi biaya pendidikan siswa (LPP) untuk memastikan kualitas lulusan kemudian.
“Harus ada jaminan kualitas yang merilis sekolah swasta. Jangan biarkan itu gratis, tetapi kami tidak dapat menghargai kualitasnya, bukan setara dengan apa yang kami harapkan,” kata DKI Yakarta Education Nahdiana Yakarta, Selasa.
Tamu Nahdiana, dalam Menination Audiva (RDP) dari Komite Khusus tentang Proyek Peraturan tentang Implementasi Pemimpin Pendidikan yang Ditetus dan Anggota Badan Pelatihan Pengaturan Regional, persyaratan tersebut masih dibahas dengan Organisasi Aparat Regional (OPD) yang relevan.
“Kami membahas (dengan OPD lain, kami menentukan kualifikasi sekolah swasta,” katanya.
Pemerintah provinsi DKI Jakarta mengatakan sebelumnya bahwa sudah ada 40 sekolah swasta yang akan menyediakan SPP gratis. Namun, Nahdiana tidak menentukan sekolah swasta apa itu.
Selain itu, terkait dengan sekolah swasta gratis, pemerintah provinsi DKI Yakarta juga telah menyiapkan proyek percontohan, yang sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memutuskan pemerintah pusat dan daerah, harus menghapus pendidikan dasar pada pemuda yang lebih tinggi dan paling setara.
“Kami juga berkoordinasi dengan berbagai daerah untuk menyelesaikan keputusan Pengadilan Konstitusi ini, Tuhan berharap, DKI Yakarta, kami berharap akan ada tempat untuk belajar, karena sebelum pengadilan konstitusional memutuskan bahwa akan ada sekolah gratis bahwa kami akan memulai 40 (sekolah swasta),” kata Nahdiana.
Dia menganggap bahwa, meskipun putusan pengadilan konstitusional bersifat final dan wajib, implementasinya mungkin bertahap.
Sementara itu, menurut Kementerian Kementerian, Budaya, Penelitian dan Teknologi (Kemendikbudrister), dikumpulkan di Antara melalui Antara Data dan Pusat Teknologi Informasi (Puddintin), Sekolah Dasar Umum (SD) dan Sekolah Menengah Junior (SMP) (SMP).
Leave a Reply