Jakarta (Antara) – Menteri Menhut Julie Anthony memeriksa bahwa menghilangkan produk hutan dapat memberikan jaminan hukum, memungkinkan investasi dan pekerjaan.
“Ini adalah bagian dari apa yang akan kami kelola dengan baik, jadi ada keamanan hukum, bagian dari ketidaknyamanan pembuatan bisnis untuk melakukan investasi dan menciptakan lapangan kerja,” Forest Raja Julie bernyanyi dalam pernyataan formal yang diterima dalam jaket pada hari Selasa.
Selain itu, Menteri Komentar menekankan bahwa proposal tersebut telah menjalani diskusi orang dewasa dari beberapa kantor teknis, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Hutan dan Kementerian Keuangan.
“Saya ingin menekankan kembali pengabdian Kementerian Hutan untuk pindah, setuju, karena itu adalah bagian dari tim. Kami melakukan paket ini untuk berakhir bersama,” katanya.
Di masa lalu, pemerintah mengumumkan fase pertama kebijakan impor untuk meningkatkan persaingan global.
Ada 10 produk yang dirancang untuk bersantai dengan lebih dari 441 HS (simetris) atau produk yang dijual dalam kegiatan pengiriman dan impor.
“Produk hutan ini adalah nomor HS dari orang lain.
Menghapus impor produk hutan itu sendiri dilakukan dengan menghapus Import Consent (PI). Pemerintah memeriksa bahwa kebijakan ini diperlukan untuk menentukan validitas pohon dari luar negeri dan untuk mencegah pemanfaatan hutan.
“Ini masih membatalkan komentar dari Kementerian Hutan untuk menemukan pilihan undang -undang kayu dari luar negeri dan tidak ada korban hutan di negara ini.
Leave a Reply