JAKARTA (Antara) – Presiden Prabowo Subianto Company telah menginstruksikan efisiensi pemerintah untuk 306,69 triliun di APBN dan APD untuk tahun fiskal 2025 untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendukung layanan publik yang lebih optimal.
Tujuannya termasuk dalam salinan Instruksi Presiden No. 1 tahun 2025. Mengenai efisiensi pengeluaran dalam mengimplementasikan anggaran pendapatan, pengeluaran negara (APBN) dan anggaran regional (APD) untuk anggaran tahun 2025 untuk Jacques pada hari Kamis.
Berkat pendidikan presiden ini, presiden menjalankan banyak pejabat negara, dari menteri kabinet merah dan putih, komandan TNI, kepala polisi nasional, jaksa penuntut umum, gubernur, bupati, dan walikota untuk mengambil langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Poin -poin utama dari arah inpres, yaitu untuk menciptakan efisiensi anggaran dalam jumlah 306,69 triliun dari Republik Polandia, yang terdiri dari 256,1 triliun rupee -25,1 triliun dari anggaran Kementerian/Institusi, 50,59 triliun 50,59 triliun dari konversi ke transportasi.
Presiden Prabu juga mengeluarkan instruksi untuk pembatasan pengeluaran tanpa prioritas. Penguasa, penguasa, dan walikota diminta untuk membatasi pengeluaran perayaan, penelitian komparatif dan perjalanan resmi, dengan penurunan 50 % dalam perjalanan resmi.
Selain itu, kinerja juga berfokus pada biaya biaya, dan kegiatan pendukung yang tidak mengandung produk yang terukur juga terbatas.
Dalam instruksinya, Presiden menjalankan semua kementerian/institusi untuk fokus pada melakukan layanan publik.
Anggaran harus fokus pada peningkatan layanan publik, tidak hanya modal antara perangkat regional atau berdasarkan pola anggaran tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Moulayani menerima mandat untuk menentukan kinerja setiap kementerian/lembaga dan adaptasi pengalokasian transfer ke daerah, termasuk mengatur dana swasta, seperti dana kemerdekaan swasta dan kotak pedesaan.
Instruksi presiden akan diawasi oleh Badan Keuangan dan Pengembangan (BPKP) untuk memastikan manajemen yang baik dan bertanggung jawab.
Instruksi ini penting dari 22 Januari 2025, dengan waktu implementasi yang ketat. Semua kinerja rencana kinerja harus ditransfer ke Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.
Leave a Reply