JAKARTA – Menteri Keuangan (Menteri Keuangan) Sri Muliani Indravati mengadakan pertemuan koordinasi untuk membahas operasi kerja BPJ pada tahun 2025.
Pertemuan tersebut termasuk koordinasi Menteri Kekaisaran Menteri Mahaimin Inin, Menteri Kabupaten Tenaga Kerja, Direktur Cochio, Komite Ketenagakerjaan BPJ dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nonung Nunung Nuliarton.
“Kami dan semua baris telah mengadakan pertemuan koordinasi untuk membahas pekerjaan BPJS untuk tahun depan,” kata Sri Muliani kepada akun resmi Instagram @ Definition, “kata Jakarta kepada Jakarta pada hari Kamis.
Itu terus, pekerjaan BPJS adalah aspek penting dari perlindungan sosial dan meningkatkan manfaat inklusif masyarakat.
Ini sesuai dengan Astacite yang diluncurkan Presiden Prabovo Subianto, satu dikaitkan dengan menyamakan ekonomi dan memberantas kemiskinan.
“Oleh karena itu, kami mendukung optimalisasi operasional pekerjaan BPJ dalam aspek inovasi dan teknologi yang menyertainya dan memastikan bahwa dana jaminan sosial dikelola oleh prinsip tindakan pencegahan, karena dimungkinkan untuk kembali ke peserta,” katanya.
Acara Khusus Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menekankan perlunya perhatian khusus sehubungan dengan Program Ketenagakerjaan BPJS untuk menghadapi potensi untuk menambahkan pekerja informal atau informal ke dalam keanggotaan di masa depan.
“Keanggotaan yang akan berasal dari penerima yang tidak berlaku, sekitar 60 persen lebih banyak daripada peserta pembayaran,” kata Paulus Agung Sambudhi CIT anggota pada diskusi KTT Jaminan Sosial 2024 di Jakarta (11/26).
Ini mengidentifikasi banyak hambatan dan tantangan dalam menerapkan Jaminan Sosial ini, termasuk bukan partisipasi yang aktif secara optimal dari pembayar dan cakupan rendah pekerja yang tidak mungkin.
Untuk alasan ini, katanya, intervensi politik, termasuk meningkatkan melek huruf jaminan sosial untuk pekerja informal, meningkatkan pendekatan mereka ke program pensiun dan menyediakan skema jaminan sosial untuk pekerja miskin dan miskin.
Leave a Reply