Menteri Keuangan Iacarta (Antara), Sri Malaysi Indrewvati, mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan untuk tahun 2024.
Tingkat kemiskinan adalah 9,36 % pada tahun 2023, yang turun 9,03 % pada tahun 2024. Setelah itu, tingkat kemiskinan juga turun dari 1,12 % menjadi 0,83 %.
Selain itu, ketidakseimbangan yang diukur dengan hubungan Gini juga meningkat 0,388 pada tahun 2023 menjadi 0,379 pada tahun 2024.
Menteri Keuangan, Sri Muliani, mengatakan pada konferensi pers kami di Iacarta pada hari Senin: “Dalam hal kemiskinan, proporsi Jin dan pengangguran berarti itu berarti peningkatan. Ini adalah hasil dari pekerjaan bersama dan terutama APBN, yang bekerja keras untuk melindungi masyarakat dan ekonomi.”
Selain indikator kemiskinan dan ketidaksetaraan, Menteri Keuangan mengatakan bahwa kemajuan positif di pasar tenaga kerja juga ditampilkan. Tingkat pengangguran juga turun dari 5,32 persen pada tahun 2023 menjadi 4,91 persen pada tahun 2024.
Sri Muliani menjelaskan bahwa pada tahun 2024 4,78 juta pekerjaan baru diciptakan, termasuk peningkatan 3,44 juta pekerja formal dengan pekerja atau karyawan, sehingga total pekerja formal telah mencapai 56,2 juta orang sejauh ini.
Sektor -sektor utama yang memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja termasuk sektor pertanian, dengan jumlah pekerja meningkat dari 39,5 juta pada tahun 2023 menjadi 40,8 juta pada tahun 2024.
Sektor komersial naik dari 26,6 juta menjadi 27,3 juta dengan tenaga kerja.
Sektor industri manufaktur naik dari 19,3 juta menjadi 20 juta pekerja.
Selain itu, layanan tenaga kerja lainnya meningkat dari 22,7 juta menjadi 23,7 juta.
Menteri mengatakan: “Kondisi pasar tenaga kerja tentu tidak menyangkal bahwa ada sektor yang menghadapi tekanan tinggi, seperti tekstil seperti tekstil, tetapi makro, tetapi penciptaan peluang kerja dan status karyawan dan pekerja baru.
Selain itu, bendahara negara itu juga menyoroti peningkatan pertukaran petani (NTP), yang berubah dari 118,27 menjadi 122,78 pada tahun 2024, yang jauh dari target oleh Parlemen Indonesia, yang hanya pada batas 105-108.
Dia mengerti bahwa kebijakan peningkatan ini dibantu seperti subsidi subsidi pupuk, pengembangan infrastruktur pertanian, dukungan pangan dan stabilitas harga pangan.
Namun, nilai tukar nelayan (NTN) masih lebih rendah dari target yang diharapkan, yaitu 102,35 dari target 107-110.
Untuk menjaga stabilitas sektor ini, ia menjelaskan pentingnya program bantuan sosial untuk mengurangi beban orang miskin.
Program Family Hope (PKH), Social Aid (Bansoos), Indonesia Smart Card (CAPE), Indonesia Seat Card (KIS), serta Program Praktik telah memainkan peran kunci dalam mempertahankan kesejahteraan masyarakat.
“Berbagai langkah, seperti meningkatkan bantuan sosial, juga mengurangi pemuatan, terutama untuk petani: PKH, dapat dimakan, dapat dimakan, PIP, CAPE, PBI untuk asuransi kesehatan, kartu kerja, semua dukungan dan mengurangi beban sehingga nilai tukar petani kami lebih baik dari 118.27 hingga 122.78.
Leave a Reply