Jakarta (Antara) – Perumahan Umum Perkotaan dan Imigrasi Jakarta Selatan (PRKP) direkomendasikan oleh program perbaikan rumah untuk penduduk yang tidak setuju dengan limbah RWS.
“Untuk penduduk yang sudah memiliki tanah dan rumah, mereka biasanya memilih opsi perbaikan rumah karena mereka tidak ingin pergi dari tempat yang sekarang,” kata kepala departemen Jakarta Diagarda Selatan dari Departemen Jakarta Diagarda selatan.
Rekonstruksi rumah adalah milik aset pribadi yang tidak dapat dimasukkan APBD, jadi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan proyek yang bukan milik APBBR atau program tanggung jawab sosial (CSR).
Menurutnya, ada banyak pilihan untuk menangani daerah kumuh dan menangani daerah kumuh. Juga, kontrol unit di Ruusuna.
Opsi -opsi ini adalah banyak pilihan sampai pembangunan tempat tinggal dengan skema koordinasi lahan vertikal (KTV) yang didanai oleh partai swasta CSR.
Sekarang, ia melakukan apartemen melalui Program Koordinasi Tanah Vertikal (KTV) di daerah liar dan tidak dapat digunakan di Jakarta.
KTV adalah program pemulihan ulang yang digunakan untuk meningkatkan kualitas properti dan lingkungan, menarik partisipasi aktif masyarakat.
Tentu saja, banyak dari banding ini membutuhkan proses yang panjang dan bertahap untuk mempercayai masyarakat.
“Dengan bantuan pengaturan ini, perlu untuk mengatur dan menyesuaikan oleh pemerintah oleh pemerintah,” katanya.
Pada tahun 2023, ada stome 450 RW berdasarkan data Sistem Statistik Pusat (PPS).
Sebelumnya, pemerintah provinsi DKI dapat mengurangi 220 daerah kumuh RW melalui rencana untuk mengimplementasikan komunitas sosial pada tahun 2023 dan komunitas sosial di Organisasi Lingkungan (Rencana Kegiatan Bersama (CIP).
Leave a Reply